BANDUNG,FOKUSJabar.id: Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyampaikan permohonan maaf kepada para wisatawan atas insiden pungutan liar (pungli) parkir sebesar Rp150 ribu di kawasan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) pada Minggu (29/12/2024).
“Kami dari Pemerintah Kota Bandung memohon maaf atas gangguan kenyamanan bagi wisatawan. Kami akan berupaya maksimal untuk menertibkan dan membina pengelolaan parkir bersama dinas terkait,” ujar Koswara di Balai Kota Bandung, Selasa (31/12/2024).
Baca Juga: Pj Wali Kota Bandung: Rayakan Malam Tahun Baru dengan Bijak dan Tertib
Larangan Keras Terhada Pungli di Kota Bandung, Investigasi Sedang Berlangsung
Koswara menegaskan bahwa praktik pungli sangat dilarang, terutama jika melibatkan dugaan keterlibatan oknum dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Saya telah menginstruksikan Dishub dan Satpol PP untuk menyelidiki insiden ini. Selain itu, saya tegaskan bahwa segala bentuk praktik pungli, apalagi jika ada dukungan dari oknum petugas, adalah tindakan yang sangat dilarang,” katanya.
Gangguan pada Wisatawan Jadi Perhatian Serius
Koswara mengakui bahwa insiden seperti ini dapat merusak citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata yang ramah dan nyaman. Ia berharap tidak ada lagi praktik serupa yang terjadi di masa mendatang.
“Kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan. Kondusivitas dan kenyamanan pengunjung adalah prioritas utama Kota Bandung,” tambahnya.
Sanksi Tegas Menanti Oknum Terbukti Bersalah
Koswara menegaskan, jika ada penemuan bukti keterlibatan oknum petugas dalam praktik pungli, mereka akan mendapat sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Jika benar terbukti, kami tidak akan segan memberikan sanksi keras. Selain itu, Tim Saber Pungli akan langsung menangani kasus ini untuk memastikan tidak ada toleransi terhadap pungli,” ujar Koswara.
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman bagi semua pengunjung. Insiden ini harapannya menjadi pelajaran penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di masa depan.
(Yusuf Mugni/Irfansyahriza)
