BANDUNG,FOKUSJabar.id: Tanggapi biaya pendidikan tinggi dan membebani orang tua siswa, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, surati Pj Gubernur Bey Mahmudin.
Surat terbuka juga menyoroti masih adanya pungutan masih adanya pungutan yang dilakukan sekolah negeri (seharusnya gratis). Hal ini, kata dia, membebani orang tua siswa.
Pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait Pungli di sekolah negeri. Dia mencontohkan sumbangan yang diwajibkan dan penanganan ijazah akibat menunggak biaya.
BACA JUGA:Pimpinan DPRD Jabar Menyesalkan Larangan Jalsah Salanah Ahmadiyah di Kuningan
“Ini menambah kesulitan keluarga yang sudah menghadapi masalah ekonomi,” kata Ono.
Ono meminta Pemprov Jabar lebih tegas menegakkan peraturan yang ada. UU Pendidikan dan Perda tentang pendidikan serta Pergub terkait komite sekolah harus ditegakkan.
“Jangan ada lagi penahahan ijazah karena orang tua belum membayar biaya sekolah, terlebih ada peraturan Kemendikbudristek yang melarang hal itu,” kata dia.
Lebih lanjut dia mengusulkan agar Pemprov Jabar memeriksa dan mendata seluruh SMA/SMK negeri maupun swasta. Hal itu penting untuk memastikan tidak ada lagi pungutan yang memberatkan orang tua siswa.
Ono mengingatkan pentingnya dukungan Pemprov Jabar terhadap sekolah swasta, agar pengelolaan keuangan sekolah tersebut tidak membebani orang tua. Menurut dia, sekolah swasta pun bisa memberikan pendidikan berkualitas tanpa harus membebani siswa dan orang tua dengan biaya tinggi.
“Anggaran pendidikan Jabar untuk 2025 mencapai lebih dari 40 persen atau sekitar Rp11 trilyun. Meski anggaran lebih tinggi dari ketentuan undang-undang, evaluasi perlu dilakukan agar tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk meringankan beban orang tua,” kata dia.
Dia berharap Pemprov Jabar bisa memastikan anggaran pendidikan digunakan dengan bijak dan efektif. Hal itu penting untuk membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui perbaikan di sektor pendidikan.
(LIN)
