JAKARTA,FOKUSJabar.id: Disdukcapil Garut Jawa Barat (Jabar) menerima penghargaan sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia, Rini Widyanti.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Penganugerahan Zona Integritas di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
BACA JUGA:
430 Warga Sukaluyu Garut Terima Bibit Jagung
Kepala Disdukcapil Garut, Natsir Alwi bersykur dan bangga atas pencapaian tersebut.
Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bukti pengakuan terhadap komitmen Disdukcapil Garut dalam memberikan pelayanan yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Natsir.
Natsir menjelaskan, penghargaan WBK merupakan hasil dari berbagai inovasi dan reformasi yang dilakukan. Di antaranya, implementasi pelayanan berbasis digital, transparansi pelayanan publik, penguatan integritas pegawai, penyediaan sarana pengaduan masyarakat, inovasi layanan proaktif dan humanis serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
Penilaian WBK dilakukan melalui proses yang ketat. Mulai dari pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan mematuhi enam area perubahan, evaluasi internal, verifikasi dan observasi lapangan oleh tim eksternal.
BACA JUGA:
Putri Karlina: Terima Kasih Pengurus dan Kader PPP
Menurut Dia, proses tersebut bukan tanpa tantangan. Natsir menyebutkan, kendala seperti perubahan mindset dan budaya kerja, resistensi terhadap perubahan serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Natsir menekankan bahwa penghargaan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik terhadap Disdukcapil Garut.
“Dengan predikat WBK, masyarakat dapat lebih yakin bahwa layanan kami bebas dari pungutan liar atau praktik korupsi. Ini juga mendorong kami untuk terus menciptakan inovasi pelayanan yang lebih mudah, cepat dan transparan,” ujarnya.
Disdukcapil Garut kini menargetkan predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui peningkatan inovasi berbasis teknologi.
Seperti pengembangan aplikasi layanan daring serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik melalui survei kepuasan dan dialog terbuka.
“Kami percaya, penghargaan ini bukanlah akhir. Tapi awal dari perjalanan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” pungkasnya.
(Bambang Fouristian)