BANDUNG,FOKUSJabar.id: Tata kelola yang baik seharusnya dimulai dari kesadaran individu, integritas, dan kepentingan yang murni untuk pelayanan publik, bukan sekadar prosedur atau aturan tertulis. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menekankan hal ini dalam workshop yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis, 26 September 2024.
Dengan mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola BUMD, BLU/BLUD Layanan Kesehatan, dan BUMDes untuk Kontribusi Optimal dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah,” acara ini menyoroti pentingnya tata kelola dalam mendukung kemajuan daerah.
Bey menyampaikan kritik tegas bahwa tata kelola tidak bisa cukup hanya dengan menjalankan prosedur SOPyang ada.
“Sering kali, kita menganggap tata kelola berjalan baik hanya karena penerapan prosedur SOP. Namun, tanpa kesadaran penuh dari tiap individu, tata kelola itu menjadi sebatas formalitas,” ujarnya.
Bey Machmudin Soroti Tata Kelola Faramorgana
Bey Machmudin menyoroti bentuk tata kelola yang ia sebut “fatamorgana,” di mana prosedur terlihat terlaksana, tetapi sebenarnya hanya membangun ilusi.
“Tata kelola seperti ini hanya menyilaukan. Seolah ada, padahal tidak. Kita harus sadar bahwa tata kelola bukan sekadar untuk menghindari pemeriksaan atau temuan BPKP atau BPK,” tegasnya.
Bey juga mengingatkan soal praktik menutupi kekurangan dalam laporan, yang ia nilai sama saja dengan membohongi publik dan diri sendiri.
“Praktik ini harus kita hindari. Tata kelola yang baik membutuhkan transparansi dan kejujuran,” katanya.
Fokus pada Peningkatan Pelayanan
Selain tata kelola, Bey menyoroti pentingnya peningkatan layanan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan masyarakat.
“BUMD harus menjadi pencipta lapangan kerja. Bukan menjadi beban yang terus menerus membutuhkan suntikan modal karena kinerja yang lemah,” tuturnya.
Ia menambahkan, dividen yang BUMD berikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah bukti nyata kontribusi mereka.
“Setiap rupiah yang BUMD hasilkan seharusnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik. Kemudian infrastruktur yang memadai, dan peningkatan kesejahteraan,” lanjutnya.
Bey berharap workshop ini menjadi lebih dari sekadar ruang diskusi, tetapi juga refleksi bagi setiap individu.
“Tata kelola yang baik bukan hanya soal mematuhi aturan. Melainkan juga soal moralitas, kejujuran, dan komitmen kita untuk membangun daerah yang lebih baik,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Bey berharap pengelolaan BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes dapat lebih optimal.
“Saya berharap upaya penguatan ini akan memberikan dampak nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat,” tutup Bey.
(Humas Jabar/Irfansyahriza)
