TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Riuh aksi walk out pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Tasikmalaya nomor urut 1 dan 2, ditanggapi kritis Uu Ruzhanul Ulum.
Mantan Bupati Tasikmalaya dua periode ini, menilai aksi meninggalkan ruangan (walk out) pada saat acara resmi belum selesai, merupakan perbuatan melanggar etika.
Dia menyebut calon pemimpin Kabupaten Tasikmalaya yang notabene orang-orang pilihan, sejatinya memiliki etika yang baik.
BACA JUGA: Deklarasi Pilkada 2024 Damai Dinodai Aksi Walk Out Paslon Nomor Urut 1 dan 2, KPU Tak Berkutik
Kang Uu sapaan akrab mantan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat ini mengemukakan, keluar acara saat calon lain belum menyampaikan orasi politiknya, adalah melanggar etika.
“Persoalanya kan ini etika. Etika pemimpin itu harus bagus,” kata kang Uu, Selasa (24/9/2024).
Dia menambahkan, atmosfer menjelang kontestasi politik seharusnya tercipta sejuk dalam suasana yang riang dan menggembirakan.
“Mari bersama-sama tunjukan ke publik, bahwa Pilkada itu menyenangkan, jangan sebaliknya. Ini malah menunjukkan perbedaan, perpecahan, kasih pendidikan politik masyarakat ini yang baik,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Djuanda mengatakan, semua sepakat bahwa pemilihan bupati dan wakill bupati Tasikmalaya nanti, harus berjalan dalam suasana damai, tertib serta riang gembira.
Suasana itu, terang dia, harus terwujudkan sejak dini dalam setiap tahapan pemilihan, salah satunya melalui sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya termasuk antar sesama pasangan calon beserta seluruh pendukungnya.
Dodi menegaskan, pada kontek aksi walk out yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 dan 2 disaat acara berlangsung, menunjukkan sikap yang tidak baik dalam momentum kontestasi.
“Kami sangat menyayangkan aksi itu terjadi sebelum kegiatan selesai. KPU Harusnya bertindak tegas agar semua bisa mengikuti kegiatan hingga akhir. Para calon juga seyogyanya bisa saling menghargai,” kata Dodi.
BACA JUGA: KPU Kabupaten Tasikmalaya Tetapkan Nomor Urut Paslon Bupati Dan Wakil Bupati
Dia juga menegaskan, agar pihak KPU lebih bisa menghargai waktu. Sehingga kegiatan berjalan dengan paripurna tanpa menimbulkan permasalahan baru.
“KPU juga harusnya mengukur waktu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah kegiatan. Jangan seperti kemarin yang mepet hingga datangnya waktu Magrib,” ujar Dodi.
(Farhan)