PURWAKARTA,FOKUSJabar.id: Calon Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) akan mengambil alih tanggung jawab perbaikan jalan di daerah-daerah yang tidak mampu memperbaiki infrastruktur tersebut. Pernyataan ini disampaikan KDM dalam acara ‘KDM Menyapa Jawa Barat Istimewa’ di Kabupaten Purwakarta, Senin (2/9/2024) malam.
KDM menyoroti distribusi anggaran yang tidak merata di tingkat kabupaten/kota maupun desa, dengan alasan perbedaan jumlah penduduk di setiap daerah.
Distribusi anggaran di kabupaten/kota maupun desa kurang merata, karena setiap daerah berbeda jumlah penduduknya. Ada yang penduduknya sedikit dan ada yang banyak.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Muncul di Bursa Pilgub Jabar Saingi Ridwan Kamil
“Bayangkan, misalnya ada desa yang memiliki penduduk hingga 200 ribu jiwa, sementara ada juga desa dengan penduduk hanya 3 ribu jiwa. Meski begitu, kedudukan kepala desa tetap sama. Ke depan, hal ini harus dibenahi,” kata KDM.
Menurut dia, rasionalisasi perlu dilakukan untuk menciptakan keadilan, dengan menetapkan batas maksimal jumlah penduduk di desa yang berbanding lurus dengan anggaran yang didistribusikan.
Ketimpangan ini, menurutnya, tidak hanya terjadi di desa, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota di Jabar. Dia mengusulkan agar ada rasionalisasi serupa di tingkat kabupaten/kota untuk mengatasi ketidakadilan anggaran yang terjadi akibat perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah.
“Nantinya, kita akan berdiskusi dengan Komisi II DPR RI dan Kemendagri terkait batasan minimal dan maksimal jumlah penduduk di kota dan kabupaten. Ini penting agar ketidakadilan anggaran di Jawa Barat bisa teratasi,” tegasnya.
Menurut dia, gubernur memiliki peran penting dalam mengorkestrasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan di tingkat desa hingga kabupaten/kota. Gubernur juga harus berani mengambil alih tanggung jawab jika suatu daerah tidak mampu menyelesaikan permasalahan, seperti perbaikan jalan.
“Misalnya, jika sebuah kabupaten tidak mampu lagi memperbaiki jalan karena beban anggaran yang sangat tinggi, maka perbaikan jalan rusak di daerah tersebut akan kita ambil alih,” jelas KDM.
Pola cepat dan sederhana tersebut akan diterapkan untuk mengembangkan dan memperkuat pembangunan di Jabar menuju provinsi yang lebih istimewa di masa depan.
(LIN)
