GARUT,FOKUSJabar.id: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan United Nations Population Fund (Unfpa) Indonesia mengadakan coaching di Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar), Rabu-Jumat (21-23/8/2024).
Sedikitnya 25 tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kekerasan berbasis gender.
BACA JUGA:
Pengrajin Selaawi Garut Juara 1 Asta Kriya Nusantara 2024
Acara pembukaan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut. Dan dibuka oleh Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Rahmat Wibawa.
Rahmat Wibawa mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari uji coba perlindungan perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Garut.
Dia bangga Garut ditunjuk menjadi salah satu lokasi pilotting coaching.
Pihaknya berharap, kegiatan tersebut mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pendamping dalam menangani kasus kekerasan.
Untuk itu, Dinas PPKBPPPA berencana mengadakan pelatihan bagi guru Bimbingan Konseling (BK). Hal itu menyusul banyaknya kasus kekerasan (bullying) di sekolah.
Harapannya dapat menyelaraskan pemahaman guru BK dengan amanah UU Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022.
BACA JUGA:
Pemkab Garut Raih Penghargaan RAN PE 2024
“Mudah-mudahan ini berkelanjutan. Insya Allah, Garut (Dinas PPKBPPPA) juga mau melakukan satu training buat para guru BK,” kata Rahmat.
Dia berharap, dukungan Kemen PPPA dan Unfpa Indonesia tidak hanya sebatas coaching. Namun juga membantu Garut meningkatkan langkah preventif terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA RI, Ratna Susianawati menjelaskan, coaching membahas berbagai praktik dan langkah-langkah optimal dalam penyelenggaraan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
Menurut Ratna, isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan prioritas nasional yang harus terus ditingkatkan hingga level provinsi dan kabupaten/kota.
“Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memastikan perlindungan hak perempuan dan anak dari kekerasan. Hal itu sejalan dengan berbagai komitmen internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah,” jelas Ratna.
Takeda Project Manager Unfpa Indonesia, Ria Ulina menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari pilar penanganan KBG.
Ria menjelaskan, tujuan coachinguntuk merefleksikan peran dan tantangan yang dihadapi para tenaga layanan perlindungan di lapangan.
“Merefleksikan kembali apakah sudah cukup kita punya SOP atau tidak. Lalu bagaimana alur koordinasi dengan mitra-mitra OPD terkait dan apa tantangan yang kita hadapi?,” imbuhnya.
BACA JUGA:
Implementasi PKRS Garut Diapresiasi Delegasi Ethiopia
Para peserta coaching berkesempatan untuk berdiskusi dan meminta masukan dari para pakar. Hal itu untuk mengoptimalkan peran mereka dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Kami berharap, UPTD PPA Garut dapat semakin baik dalam manajemen kasus KBG dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam mendorong mereka untuk lebih berani melapor,” tutup Ria.
(Bambang Fouristian)
 bekerja sama dengan United Nations Population Fund (Unfpa) Indonesia){kind=link}