BANDUNG,FOKUSJabar.id: Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, memberikan peringatan penting terkait potensi cuaca ekstrem yang bisa mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Peringatan ini disampaikan saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024, yang bertujuan untuk memastikan kesiapan pengamanan di wilayah Polda Jawa Barat.
Apel tersebut digelar secara hibrida di depan Gedung Sate, Kota Bandung, dan melalui konferensi video. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen penting, termasuk Forkopimda Jabar, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Baca Juga: Usung Koalisi Nasionalis Religius, Pasangan Farhan dan H Erwin Siap Maju di Pilwalkot Bandung 2024
Dalam kesempatan tersebut, Bey Machmudin menekankan pentingnya persiapan matang untuk setiap aspek Pilkada, terutama mengingat hari pemilihan yang semakin dekat, yaitu pada 27 November 2024. Ia mengingatkan para penyelenggara di 27 kabupaten/kota untuk terus memutakhirkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memastikan bahwa semua sarana dan prasarana dalam kondisi siap.
“Pastikan DPT selalu ter- update, dan kawal kesiapan kotak suara. Jangan sampai ada kekurangan kotak dan kertas suara,” tegas Bey.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya mitigasi bencana terkait potensi cuaca ekstrem yang bisa saja terjadi, meskipun saat ini masih dalam perkiraan musim kemarau.
“Meskipun masih musim kemarau, antisipasi terhadap kemungkinan hujan dan cuaca ekstrem lainnya harus siap,” kata Bey.
Jaminan Keamanan dalam Pilkada Serentak
Di sisi lain, Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi. Untuk memastikan kesiapan personel dan perlengkapan Polri sebelum terjun ke lapangan.
“Kami berharap semua persiapan perencanaan bisa berjalan optimal, guna menyukseskan Pilkada yang aman,” ungkapnya.
Akhmad Wiyagus juga menegaskan pentingnya menjaga keamanan selama Pilkada Serentak 2024. Yang mana merupakan wujud nyata dari kemerdekaan rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Ia mengingatkan bahwa Polri memiliki peran kunci dalam mengawal dan mengamankan proses Pilkada agar berjalan dengan damai.
Menurutnya, tantangan terbesar yang perlu menjadi kewaspadaan semua pihak adalah meningkatnya suhu politik yang bisa memicu kerawanan sosial dan politik. Seperti polarisasi sosial, politik identitas, kampanye hitam, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Ia juga menekankan bahwa setiap tahapan Pilkada memiliki potensi kerawanan masing-masing. Terutama selama kampanye yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November, serta puncaknya pada hari pemungutan suara 27 November.
“Polri akan menggelar operasi dengan sandi Mantap Praja Lodaya 2024. Dengan mengedepankan tindakan preventif oleh kegiatan intelijen dan penegakan hukum,” ujar Akhmad Wiyagus.
Ia juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas Polri selama pelaksanaan Pilkada. Kemudian menghindari tindakan yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi serta merusak citra Polri di mata masyarakat.
(Humas Jabar/Irfansyahriza)
