BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemda Jabar) mengambil inisiatif dalam mengadopsi teknologi blockchain, terutama untuk sistem kepegawaian.
Ika Mardiah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar, menyampaikan bahwa penerapan blockchain ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data serta informasi terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat.
Baca Juga: Masyarakat Diimbau Waspada Jika Terima Pesan WA Pj Wali Kota Bandung
“Alhamdulillah, kita sudah bisa mengimplementasikan teknologi blockchain, dan ini adalah yang pertama di Indonesia. Jawa Barat menjadi pelopor dalam memanfaatkan blockchain untuk keamanan data dan informasi ASN di lingkungan Pemda,” ujar Ika dalam Podcast Juara Ngontek (Ngobrolin Teknologi) di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu (7/8/2024).
Ika menambahkan bahwa penerapan teknologi blockchain di Pemda Provinsi Jabar secara bertahap dan hati-hati. Beberapa langkah awal telah terlaksana, seperti mengadakan seminar, memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Serta menyelenggarakan pelatihan dengan para ahli teknologi informasi.
Penerapan Teknologi blockchain Pemda Provinsi Jabar
Penerapan Teknologi blockchain Pemda Provinsi Jabar ini harapannya kemudian pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat dapat mengadopsi langkah tersebut.
“Belajar dari kejadian pembobolan data nasional beberapa waktu lalu, teknologi blockchain bisa menjadi solusi alternatif untuk keamanan data. Jabar telah memulai langkah ini,” tutur Ika.
“Jika Diskominfo kabupaten dan kota tertarik untuk menerapkan blockchain, kami di tingkat provinsi siap memberikan dukungan,” lanjutnya.
Blockchain merupakan teknologi basis data terdistribusi yang tahan terhadap gangguan. Terdiri dari blok-blok informasi yang saling terkait dan terlindungi dengan enkripsi kriptografi.
Harapannya dengan implementasi teknologi blockchain, kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah dapat meningkat. Selain itu, blockchain juga terbrediksi dapat memacu inovasi serta efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
Penerapan Teknologi blockchain di Pemda Provinsi Jabar telah menyebar ke beberapa node di berbagai pusat data. Untuk menjamin keandalan dan keamanan informasi.
Menurut Ika, penggunaan blockchain ini merupakan langkah besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya. Rencana berikutnya adalah implementasi blockchain secara menyeluruh dalam semua fitur aplikasi kepegawaian.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberikan layanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya. Kemudian penerapan teknologi blockchain merupakan bagian dari upaya kami untuk memenuhi komitmen tersebut,” pungkas Ika.
(Humas Jabar/Irfansyahriza)
 mengambil inisiatif dalam mengadopsi teknologi blockchain, terutama untuk sistem kepegawaian.){kind=link}