CIAMIS,FOKUSJabar.id: Direktur Lingkaran Intelegensia Nusantara (LIN) Hernawan sejauh ini merasa heran dan gagal faham dengan kinerja Pj Bupati Ciamis. Bukannya fokus berinovasi dengan kebijakan-kebijakan yang terukur, ini hanya terlihat sibuk menghadiri kegiatan-kegiatan seremonial.
“Sudah tiga bulan lebih (PJ) Bupati memimpin Ciamis tapi tidak ada dampak sama sekali. Secara pembangunan fisik atau non fisik, padahal PJ Bupati secara permendagri nomor 4 tahun 2023 punya tugas dan kewenangan yang cukup. Sama seperti hal pemerintahan daerah yang di atur di UU nomor 23 Tahun 2014, untuk memberikan inovasi terbaik untuk Ciamis,” ucapnya. Selasa (6/8/2023).
Baca Juga: Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Ciamis Melonjak
Hernawan menyebut PJ Bupati Ciamis seperti Raja tanpa Mahkota. Meskipun memiliki keleluasaan secara aturan yang sama PJ Bupati Ciamis tidak bisa memaksimalkannya.
“PJ Bupati hanya fokus terhadap acara-acara seremonial yang di adakan pemerintahan dan bersifat biasa saja. Tidak ada peran dan fungsi lebih, malah semakin ada jarak antara pmerintahan dengan masyarakat. Maka saya kira bentuk dari sebuah masukan nanti kami dari Lingkaran Intelegensia Nusantara akan memberikan masukan hasil dari evaluasi kami sebagai masyarakat melalui surat resmi kepada Kementrian dalam Negeri dan ditembuskan kepada PJ Gubernur,” kata Hernawan.
Hasil Evaluasi Tidak Relevan
Hernawan menuturkan, pada triwulan pertama apa yang disampaikan PJ Bupati kepada tim evaluasi PJ Bupati banyak yang kurang relevan. Seperti hal pelayanan dengan raihnya predikat kualitas tertinggi 95,32 persen dari ombudsman RI. Tapi fakta di lapangan salah satu contoh masyarakat di Kecamatan Baregbeg ada ratusan masyarakat belum memiliki KTP elektronik, ini jelas tidak relevan dan jadi pertanyaan apakah blanko habis atau memang pelayanan publik yang kurang maksimal atau ada hal lain yang jadi permasalahannya.
“Kemudin PJ Bupati juga menyampaikan kepada TIM evaluasi 10 indikator wajib dan prioritas yang di dalamnya salah satunya terkait pengangguran. Jelas hasil survei dari mahasiswa Brawajiya yang termuat di indeks pembangunan pemuda IPP Ciamis masih tinggi dari angka Provinsi di angka 32,5 persen Sedangkan provinsi 20,79 persen, maka kami kira PJ tidak menyelesaikan permasalahan ini,” ungkap Hernawan.
Hernawan berharap, mudah-mudahan dengan memberikan tanggapan secara resmi melalui surat ke Kemendagri bisa memberikan solusi. Dengan mengganti atau memberikan arahan kepada PJ Bupati Ciamis agar lebih baik menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai PJ. Tidak hanya melakukan seremonial belaka menggunakan anggaran pemerintahan.
(Irfansyahriza)
 Hernawan sejauh ini merasa heran dan gagal faham dengan kinerja Pj Bupati Ciamis.){kind=link}