spot_img
Rabu 21 Februari 2024
spot_img
More

    Hasil Musrenbang 2025, Dinsos Kota Tasikmalaya Fokus Mengurangi Tingkat Kemiskinan

    TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat akan mengoptimalkan sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat Miskin.

    Bansos sendiri merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan sekaligus, mengurangi angka kemiskinan khususnya di Kota Tasikmalaya.

    BACA JUGA: Bawaslu Bungursari Kota Tasikmalaya, Pastikan Tidak Ada Satupun Bentuk Pelanggaran Pemilu Lalai Dari Pengawasan

    “Program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2025, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya masih memprioritaskan program bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan,”ungkap Plt Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Wawan Gunawan saat Musrenbang, di Aula Dinsos, Komplek Perkantoran Kota Tasikmalaya Selasa (06/02/24).

    Ia mengatakan, fokus program Dinsos yakni bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan program jaminan dan perlindungan sosial dengan optimalisasi program Bakul Tasik dan Tasik Bageur.

    “Target 2025 kedepan, yakni mengurangi tingkat Kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat, ini harus dioptimalkan karena program ini tentu akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas,”jelasnya.

    Wawan menambahkan, guna mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat, dalam Musrenbang RKPD tahun 2025, Dinsos merencanakan sejumlah program prioritas.

    BACA JUGA: Bawaslu Jabar Klaim, Pelanggaran Pemilu di Wilayah Jawa Barat Menurun

    “Ada sejumlah program kegiatan prioritas, yang diusulkan pada Musrenbang 2025 yakni, rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gelandangan pengemis, rehabilitasi sosial Penyandang kesejahteraan sosial (PMKS), pengelolaan data fakir miskin, perlindungan sosial korban bencana alam, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana,”paparnya.

    Lebih lanjut Wawan menambahkan, pelayanan dasar yang selama ini terus dilakukan, akan dioptimalkan sehingga tepat sasaran dalam membantu masyarakat

    “Ada 13 poin pokok pelayanan dasar Sosial akan terus di maksimalkan yakni bantuan sosial kesehatan, pengusulan pengaktifan kepesertaan KIS, bantuan orang terlantar, surat keterangan tanda terdaftar di LKS, rekomendasi dan fasilitasi rujukan bagi penyandang Disabilitas, fasilitasi rujukan anak terlantar dan anak jalanan, fasilitasi rujukan bagi lansia terlantar, fasilitasi rujukan bagi wanita tuna susila, fasilitasi rujukan bagi korban tindak kekerasan, rekomendasi pengangkatan anak (COTA).

    Pendamping dan perlindungan anak yang berhadapan hukum, bantuan sosial korban pasca bencana, serta pengusulan DTKS, program PKH, bantuan pangan non tunai (BPNT) serta rekomendasi kartu Indonesia pintar (KIP),”imbuhnya.

    (Seda/Anthika Asmara)

    Berita Terbaru

    spot_img