JAKARTA,FOKUSJabar.id: Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, berjanji tidak akan memberikan posisi menteri di kabinet atau komisaris bagi para relawannya.
Ia pun berharap para relawannya adalah relawan sejati yang benar-benar yakin paslon nomor 3 bakal menang.
“Maka, saya berharap betul keikhlasan bapak-ibu bagi kami untuk mengambil keputusan hitam dan putih. Mohon maaf, Anda mungkin sudah bekerja luar biasa. Suara Anda banyak tapi Anda mungkin tidak akan masuk di kabinet,” kata Ganjar di area Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/12/2023).
Pernyataan Ganjar itu seolah menyentil kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan beberapa kursi menteri dan komisaris bagi relawan. Salah satunya, adalah Ketua Umum ProJo, Budi Arie Setiadi, yang dijadikan Menkominfo.
BACA JUGA: Soal Makan Siang dan Susu Gratis Program Prabowo-Gibran, Ini Kata Deden Sopian
Di forum itu, Ganjar juga soroti program makan siang gratis yang digadang-gadang oleh paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, program tersebut bakal menyedot anggaran hingga Rp400 triliun. Namun, Ganjar mempertanyakan sumber biaya tersebut.
“Kalau kita bicara program yang kemudian akan diberikan kepada rakyat, tentu bisa menimbang-nimbang siapakah sumbernya? Untuk apa? Mana yang jadi prioritas? Karena rasanya IKN (Ibu Kota Nusantara) yang butuh sekitar Rp 400 triliun saja itu tidak selesai-selesai,” ujar Ganjar, melansir IDN.
Alih-alih digunakan untuk membiayai program makan siang gratis, dana itu, kata Ganjar, bisa membangun infrastruktur jalan dan rumah sakit di wilayah lain di Indonesia.
Di acara itu, Ganjar mengaku kerap mendengarkan tiga topik keluhan yang disampaikan oleh publik selama berkampanye. Pertama, keterbatasan lapangan pekerjaan. Seandainya lapangan pekerjaan tersedia, calon pekerja harus memberikan suap dulu ke perusahaan.
“Pak, kami untuk (mendapatkan) pekerjaan saja, masih suap Rp3 juta-Rp8 juta hanya untuk menjadi pegawai,” ujar Ganjar menirukan seorang pegawai yang bekerja di Bekasi.
Permasalahan kedua, soal kenaikan harga kebutuhan pokok. Ganjar pun menyoroti kenyataan Indonesia sudah tidak lagi mampu swasembada pangan, termasuk beras.
“Produksi bawang putih kita makin menipis dan impornya justru menebal. Hari ini, laut yang luas belum bisa kita apa-apakan. Mesti kita genjot betul. Pengembangannya harus kita lakukan terus menerus. Tapi, akselerasi gerak cepat sat-set ini tidak terjadi,” katanya.
Permasalahan ketiga, yakni menciptakan pemerintahan yang bersih dan anti terhadap korupsi. Dia kerap mendapatkan cerita dari para pengusaha bahwa kepastian hukum di Indonesia masih minim.
“Justru, mereka membutuhkan kepastian hukum. ‘Kalau kami pengusaha sudah mengikuti tax amnesty, jangan diobok-obok. Tolong, kalau kami (mau) investasi beri kemudahan. Tolong dipercepat. Karena kami ingin membantu. Bukan malah dijadikan sasaran pungli’,” ujar Ganjar
(Agung)
