PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengklarifikasi soal Penolakan pinjaman daerah sebesar Rp350 Miliar di depan ribuan massa aksi yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pembangunan, beberapa waktu lalu.
“Kami mengklarifikasi bahwa ada video yang beredar di potong-potong. Pada prinsipnya, bukan kami menolak tetapi menerima aspirasinya. Yang dibacakan oleh kami itu aspirasi dari mereka (Masyarakat Peduli Pangandaran), Itu bukan banget ketua DPRD.” kata Asep di dalam menyampaikan pidatonya di depan massa aksi pada Rabu, (13/12/2023).
Menurutnya, pihak DPRD mempunyai kewajiban untuk menerima aspirasi. Ia pun membantah pihaknya mengeluarkan statement penolakan APBD.
BACA JUGA: Desakan MPP Tolak Pinjaman Rp350 M Dikabulkan DPRD Pangandaran
“Karena APBD sudah di paripurnakan dan itu sudah final. Sehebat apapun tanda tangan Asep Noordin (ketua Dewan) tidak akan membatalkan paripurna DPRD,” kata Asep.
Sampai saat ini kata dia, tidak ada surat yang ditandatangani terkait kesepakatan penolakan pinjaman utang daerah oleh ketua DPRD.
Selain itu, Dia juga membantah soal rapat paripurna yang tidak kuorum. Menurutnya rapat tersebut dihadiri oleh 28 anggota DPRD.
“Kuorumnya 27 anggota DPRD. Sementara yang hadir 28. Artinya kuorum,” ucapnya.
Maka dari itu, ia mewakili DPRD Pangandaran dan Masyarakat Peduli Pembangunan menyatakan sikap mendukung sepenuhnya upaya Pemda dalam rangka pemulihan APBD kabupaten Pangandaran untuk stabilitas keuangan daerah
“Dengan cara mengajukan pinjaman jangka panjang dengan pola portofolio,” katanya.
Ia juga mengatakan, konsisten dengan hasil paripurna terkait penetapan persetujuan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah tahun anggaran 2024 menjadi perda yang dilaksanakan pada bulan november 2023 lalu.
“Bahwa kami siap berperan aktif dan mendorong pengajuan pinjaman jangka panjang dengan pola portofolio,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya mendukung sepenuhnya agar pemda Pangandaran mengaktifasi program-program unggulan di tahun 2024.
“Supaya Pangandaran Juara, pangandaran melesat serta tercapai di akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangandaran,” kata Asep.
Asep menegaskan, pihaknya siap menjadi garda terdepan dalam rangka menjaga kondusifitas serta mengajak seluruh masyarakat kabupaten Pangandaran menjaga persatuan agar tidak mudah di adu dombakan.
“Dipecah belah oleh oknum yang mengatasnamakan tokoh dan elit politik Yang diduga menyebar berita bohong atau hoak serta pembodohan yang membuat masyarakat resah yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan politik pribadi semata,” pungkasnya.
Sebelumnya dikabarkan, ratusan massa aksi dari Masyarakat Peduli Pangandaran (MPP) melakukan aksi di depan gedung DPRD sebanyak dua kali. Mereka mendesak DPRD Pangandaran agar membatalkan pinjaman daerah sebesar Rp 350 Miliar.
BACA JUGA: Presidium Pangandaran dan MPP Panggil Masyarakat Tolak Pinjaman Rp350 M
Peserta aksi MPP, Habibudin mengaku menyampaikan beberapa point kepada DPRD Pangandaran supaya pihaknya mencabut kembali pernyataan persetujuan rencana hutang tersebut.
“Alhamdulillah, ketua dewan (Asep Noordin) siap menandatangani kesepakatan dengan kami yaitu menolak rencana hutang Rp 350 Miliar,” katanya saat di wawancarai Senin, (11/12/2023) usai rapat bersama ketua Dewan.
Menurutnya, Dalam Surat yang ditandatangani itu berisi empat point yakni menolak dan meminta Pj Gubernur untuk mengevaluasi ulang.
Habib menyebut, surat kesepakatan itu perhari hari ini (11/12/2023) akan dilayangkan kepada provinsi.
“Kita akan kawal surat itu dan meminta kepada ketua dewan bukti pengiriman surat tersebut,” ujarnya.
(Sajidin/Anthika Asmara)
