JAKARTA,FOKUSJabar.id: Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupkan relawan MER-C di Gaza dipulangkan ke Indonesia pada Selasa (13/12/2023).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, WNI atas nama Farid Zanzabil Al Ayubi ini sudah keluar dari Gaza per Sabtu pekan lalu.
“Saat ini Farid masih berada di KBRI Kairo dan direncanakan pada hari ini (Selasa) akan dipulangkan ke Indonesia,” kata Lalu Muhamad Iqbal dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Saat ini tersisa 2 WNI relawan MER-C yang memutuskan untuk melanjutkan misi kemanusiaannya di Gaza. Mereka berada si Khan Younis, Gaza selatan.
Sementara itu, Iqbal menuturkan bahwa tersisa 12 dari total 35 rumah sakit yang beroperasi di Jalur Gaza. Unit yang beroperasi pun keadaannya sangat menyedihkan.
BACA JUGA: Israel Akan Ubah Jalur Gaza Jadi Zona Demiliterisasi!
“Dari 12 yang berfungsi, itupun sudah overcrowded. Jumlah pasien jauh melebihi kapasitas, bahkan ada yang sampai tiga kali lipat. Di luar itu, 71 persen fasilitas kesehatan di Jalur Gaza tidak lagi berfungsi. Belum lagi jumlah paramedis yang tewas akibat serangan terhadap fasilitas kesehatan,” kata dia, melansir IDN.
Di tengah situasi yang menyayat hati, Indonesia juga geram dengan Amerika Serikat (AS) yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata di Jalur Gaza.
“Posisi Indonesia sangat kecewa dan menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut. Karena situasi di lapangan sudah mengkhawatirkan. Gencatan senjata sangat dibutuhkan supaya bantuan kemanusiaan bisa disalurkan,” kata dia.
Kemudian, Iqbal pun menyebut Dewan Keamanan PBB telah kehilangan momentum dan relevansinya, sebagai otoritas yang memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
“Ini menunjukkan Dewan Keamanan kehilangan momentum. Dan ini bukan lagi sesuatu yang rahasia, bahwa situasi Dewan Keamanan PBB saat ini sudah disadari oleh hampir semua anggotanya,” ucap Iqbal.
“Karena itu, Sukarno sejak 1960 sudah bicara soal reformasi PBB supaya lebih mencerminkan dinamika politik terkini. Begitu pula Menlu pada Oktober lalu menyampaikan perlunya membuat Dewan Keamanan PBB lebih relevan dalam menjalankan mandatnya,” tambah dia.
(Agung)