PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Presidium Pangandaran dan Masyarakat Peduli Pangandaran (MPP) akan kembali menggelar aksi damai, Senin (11/12/2023) di kantor DPRD dan kantor bupati.
Demikian disampaikan Presidium Pangandaran, Supratman melalui audio visual berdurasi 55 detik.
BACA JUGA:
Kabupaten Sukabumi Cetak Petani Milenial Terbanyak
Salah satu peserta aksi dari MPP, Hendris Andriyana menyebut, aksi damai nanti memanggil masyarakat untuk bersama-sama menolak pinjaman utang daerah sebesar Rp350 M.
“Persiapan kali ini, massa aksi kemungkinan lebih banyak dari aksi sebelumnya,” kata Hendris melalui pesan singkat, Kamis (7/12/2023).
Tujuan aksi untuk meminta pertanggungjawaban anggota DPRD yang menyetujui terhadap pinjaman utang Daerah.
“Hari Senin anggota DPRD yang setuju wajib hadir semua,” tegas Dia.
Selain itu, ia juga menuntut pemaparan soal defisit Pemda Pangandaran sebesar Rp415 Milyar.
Pihaknya juga meminta DPRD Pangandaran untuk mengawasi penggunaan anggaran keuangan daerah bersama-sama masyarakat.
“Meminta melakukan audit forensik secara komprehensif dan fakta integritas,” ucapnya.
BACA JUGA:
Ketua MUI Kota Tasikmalaya: Ulama Ikut Mendukung Capres Terlalu Rendah dan Naif
Aksi yang dilakukan diharpkan didengar oleh Pemprov Jawa Barat. Terlebih oleh Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas.
(Sajidin/Bambang Fouristian)
 akan kembali menggelar aksi damai, Senin (11/12/2023) di kantor DPRD dan){kind=link}