BANDUNG, FOKUSJabar.id: Musim hujan sudah mulai turun secara sporadis di beberapa daerah Jawa Barat.
Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) puncak musim hujan akan terjadi di bulan Januari sampai Maret 2024.
BACA JUGA: Cegah Potensi Banjir, Pemkot Bandung Kembali Resmikan Kolam Retensi di Kelurahan Derwati
Menyikapi hal tersebut, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta kabupaten dan kota waspada bencana memasuki musim hujan.
Banjir dan longsor menjadi bencana yang paling patut diwaspadai. Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG), berdasarkan wilayah potensi gerakan tanah per November 2023, terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan di Jabar yang memiliki potensi gerakan tanah menengah tinggi.
“Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada,” ujar Bey, Rabu (8/11/23).
Bey menilai langkah strategis yang dapat dilakukan pemda kabupaten dan kota yakni, pertama, memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana.
BACA JUGA: Disnaker Kota Bandung Gulirkan Program Padat Karya Pengolahan Sampah Organik
Kedua, menyampaikan informasi ancaman bencana yang dapat mudah dipahami publik. Ketiga, mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang sewaktu-waktu harus dikerahkan dalam penanganan darurat bencana.
Keempat, persiapan jalur – jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. “Serta serta pembuatan rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” kata dia.
Ia mengatakan, keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada sistem penanggulangan bencana, sarana prasarana penunjang yang mumpuni, serta koordinasi yang baik antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan bencana.
Apel siaga diikuti kesatuan keamanan, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta PMI dan relawan bencana. Menurut Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Ramdhan, para stakeholders dibagi delapan klaster.
Mulai dari klaster pencarian dan penyelamatan dengan koordinator Basarnas dibantu TNI/Polri, klaster pengungsian, klaster pendidikan (dinas pendidikan), klaster sarana prasarana (dinas PU dan BBWS), klaster logistik (dinas sosial, Bulog, BPBD), klaster keamanan (TNI/Polri, Satpol PP), klaster perlindungan (Damkar), serta klaster kesehatan dengan koordinator dinas kesehatan.
(Budiana Martin/Anthika Asmara)
