FOKUSJabar.id: Hoaks Pemilu 2024. Di era digitalisasi yang semakin maju ini masyarakat semakin dipermudah untuk mendapatkan informasi namun tidak sedikit juga informasi yang bertebaran tersebut tidak benar alias hoaks yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Hoaks atau informasi palsu telah menjadi momok yang sangat menakutkan di media sosial terlebih saat ini Indonesia sedang bersiap untuk melaksanakan pesta demokrasi.
Minimnya pengetahuan masyarakat dan budaya malas menelusuri keaslian suatu informasi menjadi tantangan berat yang terus diatasi oleh Pemerintah terlebih menjelang pemilu isu-isu palsu mulai beredar ditengah masyarakat.
BACA JUGA: Motor Milik Petugas Desa Jalatrang Ciamis Digondol Maling
Walaupun agenda pesta demokrasi di Indonesia akan dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024 mendatang namun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mencatat sejak Januari sampai Oktober 2023 terdapat 101 isu hoaks yang beterbaran mengenai pemilu.
Menkominfo, Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa sepanjang tahun 2022 lalu hanya terdapat 10 hoaks mengenai pemilu tetapi hoak mengenai pemilu semakin meningkat setelah memasuki awal tahun 2023 hingga bulan Oktober terdapat 91 hoak yang beredar.
“Terjadi peningkatan hoaks hampir 10 kali lipat ditahun 2023 jumlah ini sangat jauh berbeda dari tahun sebelumnya,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi seperti dilansir dari situs resmi Kominfo, Senin (30/10/2023).
Budi mengungkapkan bahwa penyebaran hoaks di media sosial terbanyak terdapat di aplikasi Facebook hingga saat ini pihaknya sudah melaporkan sebanyak 454 konten hoaks terkait pemilu 2024 untuk dilakukan takedown oleh meta.
“Dari awal 2023 peningkatan isu hoak terus bertebaran. Oleh karena itu kami siap merespon penyebaran hoaks dan disinformasi yang sering ditemukan di sosmed,” ucapnya.
Menurutnya, efek yang dihasilkan oleh isu hoaks yang bertebaran sangat besar karena bisa mengurangi kualitas demokrasi bahkan bisa memecah belah bangsa menjelang pemilu.
“Kondisi itu harus menjadi perhatian kita semua jangan sampai demokrasi terkikis integrasinya, kita harus bisa menikmati pesta demokrasi ini dengan penuh damai, jangan sampai terpecah gegara isu hoak dan disinformasi,” jelasnya.
Adapun segelintir isu yang bertebaran di sosial media menjelang pemilu diantaranya, beredar informasi yang menyebut Prabowo gagal mencalonkan diri menjadi calon presiden akibat keputusan MK yang kabulkan batas usia.
Selain itu ada juga isu hoaks yang menyebut bahwa Ganjar Pranowo ditolak daftar jadi capres oleh KPU karena menjegal Anis Baswedan.
“Yang menjadi sasaran isu hoaks itu bukan hanya capres, cawapres atau caleg tetapi juga lembaga yang menjalankan pemilu seperti KPU turut menjadi sasaran informasi hoak di sosial media,” pungkasnya.
BACA JUGA: Honda: Siap Bersaing dalam Arena Mobil Listrik dengan China
Untuk mengatasi hoaks dan disinformasi yang beredar di sosial media penting untuk melakukan langkah-langkah dibawah ini.
1. Mengedukasi Pengguna
Penting untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang bagaimana mengenali hoaks. Berikan informasi kepada mereka tentang ciri-ciri hoaks dan cara memverifikasi kebenaran sebuah informasi sebelum membagikannya.
2. Peran Platform Media Sosial
Platform-platform media sosial harus mengambil langkah-langkah tegas untuk mengidentifikasi dan menghapus konten hoaks. Mereka juga dapat mengembangkan algoritma cerdas untuk mendeteksi dan membatasi penyebaran hoaks.
3. Kampanye Kesadaran Publik
Masyarakat perlu diajari mengenai bahaya hoaks dan dampaknya terhadap masyarakat dan demokrasi. Kampanye kesadaran publik dapat membantu dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap informasi palsu.
4. Verifikasi Fakta
Mendirikan organisasi atau platform independen yang bertugas memverifikasi kebenaran informasi adalah langkah penting. Masyarakat dapat mengandalkan sumber-sumber terpercaya untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat.
5. Hukum dan Sanksi
Pengaturan hukum yang ketat dan sanksi yang tegas dapat menjadi deteren bagi orang-orang yang menyebarkan hoaks. Hukum harus mengakui hoaks sebagai kejahatan yang serius dan memberikan hukuman yang setimpal.
Mengatasi hoaks di media sosial membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Dengan edukasi, kesadaran publik, verifikasi fakta, serta regulasi hukum yang tepat, kita dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif hoaks dan mempromosikan informasi yang akurat dan sahih di dunia digital yang semakin kompleks ini.
(Fauza/Anthika Asmara)
