BANDUNG,FOKUSJabar.id: Muncul wacana percepatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ke bulan September 2024 dari sebelumnya direncanakan pada bulan November 2024, mendapat penolakan dari Fraksi PKS.
Pemerintah mengusulkan percepatan Pilkada 2024 lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemerintah mengusulkan rencana ini untuk Perppu.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa mengatakan bahwa teman-teman fraksi PKS tegas menolak wacana tersebut. Kata Ledia yang menjadi alasan pemerintah mengajukan percepatan Pilkada karena jika tidak dipercepat pelantikan itu pada bulan Maret.
BACA JUGA: Ledia Hanifa Dorong UMKM Miliki Branding dengan Kualitas Tinggi
“Padahal masa akhir jabatan kepala daerah berakhir pada bulan Desember sehingga ada kekosongan selama dua bulan dan itu terlalu riskan, itu yang menjadi alasan mereka mengajukan percepatan Pilkada,” kata Ledia, Rabu (25/10/2023).
Kemudian yang menjadi alasan PKS menolak hal itu menurut Ledia adalah prosesnya usulan dalam waktu yang kurang tepat, karena ini yang diusulkan adalah dalam bentuk Perppu.
“Wacana ini seharusnya diajukan dari awal, kenapa baru terpikir baru sekarang sudah diakhir, karena ini sudah dalam proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden,” kata dia.
Dikatakan Ledia, proses ini percepatan ini akan ada ketidak sesuai dengan tahapan Pileg dan Pilkada nanti, sedangkan syarat untuk mencalonkan sebagai kepala daerah harus berdasarkan hasil Pileg 2024.
“Kemudian nanti ada hasil Pileg 2024 nanti jika dipercepat maka belum dilantik anggota legislatif tersebut, mereka calon kepala daerah mau mengajukan siapa, itu kan harus menghitung dari eksisting kursi legislatif,” kata dia.
Jika usulan disetujui maka sangat riskan sekali terutama pada pemilihan gubernur yang berkaitan dengan hasil Pileg DPRD Provinsi, karena kata dia pelantikan DPRD Provinsi pada bulan September.
“Ini agak riskan pelantikan DPRD Provinsi September kemudian Pilkadanya September, karena harus ada proses seperti koalisi dan penjajakan partai untuk menentukan calon kepala daerah,” katanya.
BACA JUGA: Soal Calon Pj Wali Kota Banjar, Ini Kata Mantan Wakil Wali Kota
Kemudian usulan percepatan Pilkada ini berkaitan dengan masih berkuasanya Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengkondisian, Menurut Ledia tidak usah takut karena memang keinginan ini ingin dimundurkan sekalipun tidak akan ada kekosongan jabatan Presiden.
“Jika masyarakat ada yang mengarahkan pada pengkondisian yang dilakukan oleh Presiden maka menurut saya jangan takut,” kata dia.
 2024 ke bulan September 2024 dari sebelumnya direncanakan pada bulan November 2024, mendapat penolakan dari Fraksi PKS. ){kind=link}