JAKARTA,FOKUSJabar.id: Warga Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan adanya pungutan liar dalam penyaluran program bantuan pangan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta bagi penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Keluhan ini diungkap oleh anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Aliyudin, dalam acara penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD, Senin (18/9/2023).
“Interupsi pimpinan. Kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal yang penting menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan, yang juga telah menimbulkan adanya pungli,” ujar Suhud.
Suhud kemudian memutarkan rekaman satu menit yang berisi temuan adanya pungli di Koja, Jakarta Utara saat warga mengantre bantuan pangan. Dalam rekaman tersebut terdengar suara perempuan yang memaparkan pungli dalam sistem antrean.
Jika warga memilih batu yang berada di barisan depan, maka harus membayar Rp50 ribuan, sementara sandal yang berada di barisan belakang dipatok Rp20 ribu.
BACA JUGA: Cemari Udara, KLHK Awasi 45 Perusahaan di Jabodetabek
Selain adanya pungli, Suhud juga menyoroti antrean panjang bantuan pangan yang membuat warga datang dari jam 03.00 WIB di wilayah Koja.
“Saya berharap melalui forum yang terhormat ini, PJ Gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan, sehingga tidak terjadi antrean panjang, yang warga harus datang jam 3 pagi, dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya,” papar dia.
Mendengar laporan tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menjadi pimpinan rapat, meminta Heru segera menindaklanjuti temuan tersebut.
“Mohon Pak Gubernur, mohon ditindaklanjuti, ini ada yang enggak benar di lapangan mengenai pangan,” tegas Pras.
(Agung)
