TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Barat melakukan audit terhadap penanganan stunting dari Pemkot Tasikmalaya, untuk memastikan keseriusan penanganan stunting di Kota Tasikmalaya.
Koordinator Satgas Percepatan Penurunan Stunting BKKBN Provinsi Jawa Barat Santi Deliyani mengatakan, audit stunting ini sangat penting sebagai bentuk evaluasi pencapaian target penurunan stunting di daerah.
“Saya menilai keseriusan Pemkot Tasikmalaya dalam percepatan penurunan stunting sudah cukup baik dan berhasil, ini dibuktikan dari tahun 2021 ke tahun 2023 angka stunting mengalami penurunan, dari 26 persen menjadi 22 persen,” kata Santi saat Rakor Audit Kasus Stunting di Balekota Tasikmalaya Senin (28/08/23).
BACA JUGA: Sorot Anggaran Stunting, Puan: Banyak Dipakai Buat Rapat
Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya Yani Nurjamaniah mengatakan, upaya Pemerintah Kota (Pemkot) untuk melakukan percepatan penurunan stunting terus dilakukan dengan meluncurkan berbagai program.
Adapun program penanganan stunting dilakukan untuk percepatan penurunan seperti program Dapur Masyarakat Khusus Anak Stunting (Damaskus), One ASN One Stunting (OAOS), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Tasik Bageur, termasuk aplikasi Pantau Anak Stunting Terintegrasi (PASTI).
Ia pun menuturkan, dengan berbagai program penanganan stunting yang terus digencarkan Pemkot Tasikmalaya akhirnya kasus stunting terus menurun.
BACA JUGA: FKPPI Kota Tasikmalaya Resmi Dipimpin oleh Legislator Partai Golkar
“Dalam kurung waktu beberapa bulan terakhir ini, anak stunting menurun mencapai 845 anak, ini bukti bahwa semua unsur di Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah stunting,” kata dia.
“Kita targetkan, Kota Tasikmalaya mampu mewujudkan Program Nasional tahun 2024 bebas stunting alias zero stunting,”kata dia menambahkan.
(Seda/Anthika Asmara)
