spot_img
Jumat 17 Mei 2024
spot_img
More

    Ridwan Kamil Digugat, MUI Jabar: Yang Salah Panji Gumilang

    BANDUNG,FOKUSJabar.id: Majelis Ulama Indonesia (MUI) dukung bentuk perlawan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk melakukan investigasi pondok pesantren Al Zaytun yang berujung gugatan oleh Panji Gumilang. 

    Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei mengatakan, yang dilakukan oleh orang nomor satu di Jabar ini adalah untuk menjaga keutuhan Jawa Barat dan NKRI. 

    “Saya sangat mengapresiasi langkah Pak Gubernur, dalam hal ini Pak Gubernur tidak salah, saya sepakat dengan pembentukan tim investigasi, salah itu menurut dia (Panji Gumilang),” kata dia.    

    BACA JUGA: Soal Panji Gumilang, Polri Didesak Jangan Terpatok Fatwa MUI

    Menurutnya gugatan yang dilancarkan oleh Panji Gumilang ditengarai merupakan strategi Panji Gumilang untuk mengaburkan masalah hukum yang tengah dihadapinya. Rahmat menilai ini adalah bentuk serangan Panji Gumilang.

    “MUI melihat gugatan ini, Pak Panji Gumilang ini membuat strategi.  Kita jangan terkecoh serangan. Ini strategi lempar sana lempar sini akhirnya kan dia lihat waktu  [gugat] ke Mahfud MD besoknya cabut,” kata dia.

    Karena itu pihaknya juga berkeyakinan gugatan pada Ridwan Kamil akan sama halnya dengan gugatan Panji Gumilang pada Menkopolhukam Mahfud MD yang berujung pencabutan. 

    “Ini strategi Panji Gumilang gugat sana sini, mungkin besok ganti lagi atau [ke] MUI, terserah bagi saya biasa saja, jadi jangan terkecoh,” ujar dia.

    Sebelumnya Ridwan Kamil menulis dalam akun media sosialnya mengatakan gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal yang wajar dilakukan sebagai warga negara. Dia juga tidak mempermasalahkan gugatan tersebut. 

    “Silakan saja (digugat), karena ini adalah negeri hukum. Justru baik agar permasalahan bisa terang benderang. Ini hanya urusan peradilan duniawi,” ujarnya.

    Menurutnya sebagai orang yang dipilih masyarakat sebagai Gubernur Jawa Barat, memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di 27 kabupaten dan kota. Sehingga, persoalan polemik Al Zaytun turut menjadi tanggung jawab gubernur.

    “Sebagai pemimpin Jawa Barat, saya sudah bersumpah untuk menjaga Jawa Barat dan NKRI serta berkewajiban membela umat dan syariat dari hal-hal yang membahayakan dan meresahkan,” kata dia.

    Dia juga merasa keputusan untuk membentuk tim tersebut merupakan langkah yang tepat. Sebab, pendekatan penanganan sudah berdasarkan kasus yang ada. Adapun dalam tim investigasi ini terdiri dari MUI Jabar, Kesbangpol, serta beberapa para kyai.

    “Setiap keputusan terkait keumatan, saya selalu mendengarkan nasehat para ulama-ulama Jawa Barat,” ucapnya.

    BACA JUGA: Bareskrim: Pendiri Al Zaytun Diduga Terlibat Penyalahgunaan Zakat

    Keteguhan ini menurutnya lahir karena dirinya dibesarkan dalam lingkungan alim ulama. Dimana sosok almarhum kakeknya merupakan tokoh kyai yang tergabung dalam Hizbullah Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga, pendekatan penanganan polemik Al-Zaytun turut menggandeng para kyai.

    “Bagian dari nasehat almarhum kakek saya KH Muhjiddin, Panglima Hizbullah NU pada jaman kolonial, agar keturunannya selalu bela agama dan negara. Almarhum kakek dipenjara Belanda, dimusuhi DI TII dan PKI. Saya cucunya wajib melanjutkan apa yang kakek saya perjuangkan,” katanya.

    Berita Terbaru

    spot_img