BANDUNG,FOKUSJabar.id: Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jawa Barat (Jabar) gelar aksi unjuk rasa ke Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (13/7/2023) kemarin.
Aksi unjuk rasa yang dipimpin langsung Ketum Forkodetada Jawa Barat, Holil Aksan Umarzen Bersama 9 Ketua Presedium Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB).
BACA JUGA:
Holil Aksan Umarzen Butuh Action Pemprov Jabar
Mereka mendesak pemerintah pusat segera mencabut kebijakan moratorium. Khususnya untuk wilayah Jawa Barat.
Pasalnya, Jawa Barat merupakan provinsi terbanyak jumlah penduduknya (50 juta jiwa).
Ketum Forkodetada Jawa Barat, Holil Aksan Umarzen mengatakan, aksi unjuk rasa kemarin merupakan bentuk aspirasi masyarakat dari 9 CPDOB.
“Masyarakat di 9 CPDOB telah lama menanti pemekaran daerah. Ada yang sudah 10-20 tahun,” kata Holil.
Menurutnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebagai pengusul baru menempuh satu tahap pemekaran. Yakni, menandatangani surat persetujuan.
Selebihnya, Pemprov Jawa Barat belum melakukan langkah kongkret dan lobi-lobi politik ke pemerintah pusat maupun DPR RI agar segera memparipurnakan 9 CPDOB.
“Setiap audensi selalu diwakilkan ke Birotapem dan dua kali diterima Wakil Gubernur. Itu pun hanya sebatas basa basi. Tidak ada keseriusan yang kongkret untuk dapat menyakinkan Presiden dan DPR RI menggelar Sidang Paripurna pengesahan 9 CPDOB,” ungkapnya.
Menurut Holil, pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa ke DPR RI dan Istana Presiden 27 Juli 2023 mendatang.
Tuntutannya segera mencabut moratorium. Sebab, moratorium bukan merupakan produk hukum melainkan produk kebijakan.
BACA JUGA:
DPRD Jabar Setujui Pemekaran Bogor Timur dan Indramayu Barat
“27 Juli kami akan melakukan aksi unjuk rasa ke Istana Presiden dan mengepung Gedung Senayan,” imbuhnya.
Senada disampaikan Koordinatir aksi unjuk rasa, Sukamto. Pihaknya menagih janji gubernur dan wakil gubernur yang menginginkan pemekaran Kabupaten/Kota.
Tetapi setelah 10 tahun, gaungnya hanya sampai tingkat Provinsi. Tidak ada gerakan politik yang signifikan untuk bisa meyakinkan pemerintah pusat agar segera memparipurkan 9 CPDOB.
“Jika memang Gubernur Jabar serius mendukung dan ingin adanya pemekaran, mari bersama-sama demo ke DPR RI dan Istana Presiden dengan menghadirkan puluhan ribu orang untuk menduduki Gedung Senayan,” tutupnya.
Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, Ketum Forkodetada Jabar, Holil Aksan Umarzen menegaskan, perjuangan pemakaran daerah harus terus dilanjutkan hingga tuntas.
Untuk itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Jabar memfasilitasi audensi ke DPR RI.
“Pemprov Jabar jangan hanya sebatas mengusulkan saja, tapi perlu action. Salah satunya memfasilitasi audensi ke DPR RI,” kata Holil Aksan Umarzen, Kamis (15/6/2023).
“Mari kita duduki Gedung DPR RI. Jika belum mendapatkan hasil yang baik, Kita kepung Rumah Dinas Anggota DPR RI di Kalibata. Jika tidak ditanggapi juga, kita buat action istirahat bersama di pintu tol Cikampek,” Holil menambahkan
(Bambang Fouristian)
 Jawa Barat (Jabar) gelar aksi unjuk rasa){kind=link}