BANDUNG,FOKUSJabar.id: Bunda Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil berharap pendidikan bisa melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang paripurna. Hal tersebut diungkapkan istri Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat membuka acara Workshop Pengelolaan Tata Keuangan Sekolah SMAN-SMKN-SLBN se-KCD Wilayah VII Bandung-Cimahi di Aula SMKN 3 Bandung, Jalan Solontongan Kota Bandung, Rabu (5/7/2023).
“Pendidikan itu merupakan hal yang penting dan harus mampu menciptakan SDM yang paripurna. Tidak hanya pintar tapi juga baik dari sisi akhlak,” kata Atalia.
Untuk itu, Atalia berpesan agar tidak terjadi perbedaan bagi setiap warga yang akan mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah. Apalagi, angka partisipasi sekolah (APS) di Jabar masih cukup kurang yakni antara 8 sampai 9 tahun.
“Jangan ada gap antara pihak sekolah dan ortu, sehingga kehadiran komite sekolah menjadi hal penting dalam menjembatani itu untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Terutama dari sisi anggaran, mana yang bisa disebut iuran atau sumbangan, jangan menjadi polemik,” kata Atalia.
Kegiatan workshop yang diinisiasi Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia (AKSPI) bertujuan agar pengelolaan anggaran keuangan sekolah berjalan dengan baik dan akuntabel. Dengan demikian, mutu pendidikan di sekolah bisa lebih baik dengan dukungan anggaran yang cukup dan memadai.
“Bagaimana bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah jika hanya mengandalkan dana dari BOS atau Bawaku saja, ini tidak cukup. Apalagi untuk SKTM harus ditanggung melalui dana BOS atau Bawaku dan pembiayaan di SMA, SMK, atau setiap skolah itu kan berbeda,” kata Ketua Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia, Bambang Haryono.
Untuk itu, kehadiran komite sekolah sangat penting untuk ikut mendukung peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah. Salah satunya dalam hal pengelolaan anggaran di sekolah masing-masing.
“Bagaimana agar pihak sekolah dengan komite ini bisa memiliki persepsi yang sama dan berjalan beriringan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kita sudah memiliki Pergub 97 tahun 2022 tentang komite sekolah yang memperkuat Pergub 44 tahun 2002 sebelumnya,” Bambang menjelaskan.
Dewan Pendidikan, lanjut Bambang, sudah melakukan rancangan standar minimal pendidikan baik untuk tingkat SMA maupun SMK termasuk mengusulkan besaran BOS yang disesuaikan dengan indeks kebutuhan di setiap daerah. Sehingga untuk mencukupkan standar minimal biaya tersebut akan menjadi tugas komite sekolah untuk menambal kekurangan.
“Salah satunya melalui mekanisme sumbangan yang menjadi tugas komite sekolah,” dia menambahkan.
Workshop Pengelolaan Tata Keuangan Sekolah SMAN-SMKN-SLBN, kata Bambang, merupakan kegiatan perdana yang digelar oleh pihaknya. Total ada 57 sekolah menengah di KCD Wilayah VII yang mengikuti pelaksanaan workshop.
“Kita fokus telebih dahulu di Kota Bandung sebagai etalase Jabar. Melalui kegiatan ini, diharapkan Kota Bandung bisa menjadi model atau percontohan bagi pengelolaan tata keuangan sekolah yang baik dan tidak lagi menjadi polemik di kemudian hari,” Bambang menegaskan.
(Ageng)
 yang paripurna.){kind=link}