BANDUNG,FOKUSJabar.id: KONI Jabar menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jabar terkait dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk pembinaan olahraga prestasi di Tanah Pasundan. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Memorandum pf Understanding (MoU) yang dilakukan Ketua KONI Jabar, M. Budiana serta Kepala BPKP Provinsi Jabar, Samono di kantor perwakilan BPKP Jabar, Jalan H. Amir Machmud, Kota Bandung, Kamis 8/6/2023).
Kepala BPKP Provinsi Jabar, Samono mengatakan, kerjasama yang dilakukan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana di KONI Jabar, khususnya yang terkait dengan dana hibah. Kedepan, pihaknya bersama dengan KONI Jabar akan bekerja sama dalam peningkatan SDM keolahragaan di Jabar terkait dengan pengelolaan dana hibah.
“Ini agar tujuan teknis keolahragaan yang dikoordinasikan KONI bisa dicapai. Tidak hanya jadi juara dari sisi olahraganya tapi juga sarananya termasuk dana hibahnya bisa dipertanggungjawabkan. Jabar harus jadi juara lahir batin,” kata Samono saat ditemui usai penandatanganan MoU, Kamis (8/6/2023).
Terkait teknis kerjasama dalam hal pengelolaan anggaran maupun peningkatan kualitas SDM keolahragaan terkait pengelolaan dana hibah, lanjut dia, diserahkan sepenuhnya kepada pihak KONI Jabar. Baik dari sisi kebutuhan, SDM, hingga waktu.
“Pembimbingannya nanti seperti apa teknisnya, tergantung dari rekan rekan KONI Jabar. Tergantung kebutuhannya mau apa, siapa yang perlu diupgrade mengenai pengetahuannya. Kami ada toolsnya, apa yang perlu dipahami, apa yang perlu dipelajari, kesiapan KONI, dan keperluannya untuk apa. Temasuk untuk waktunya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau eknis pengelolaan keuangan negara, saya kira itu kan sudah ada standarnya,” Samono menjelaskan.
BACA JUGA: Bangga, Atlet Asal Pangandaran Raih Medali Emas di Asean Para Games
Ketua KONI Jabar, M. Budiana mengatakan, kerjasama dengan BPKP Provinsi Jabar ini merupakan keuntungan besar bagi pihaknya. Terutama dalam kontek akuntabilitas keuangan dana hibah yang diterima KONI Jabar dari Pemprov Jabar.
“Kalau istilah saya mah plus plus plus, karena BPKP ini kan badan pengawas keuangan dan pembangunan. Mungkin dari sisi pembangunannya kami akan membantu pemerintah dalam pembangunan SDM keolahragaan. Untuk itu, tentu butuh sekali pendampingan dalam konteks akuntabilitas keuangan dana hibah yang kami terima dan kami lanjutkan kepada cabor,” kata Budiana.
Usai pelaksanaan penandatanganan MoU, lanjut Budiana, pihaknya akan langsung mengajukan permohonan pendampingan kepada BPKP Provinsi Jabar. Pasalnya, KONI Jabar telah menerima dana hibah dari Pemprov Jabar.
“Temasuk di tahun depan, KONI Jabar akan mendapat bantuan dana hibah yang mungkin akan lebih besar dalam konteks penyelenggaraan PON. Untuk itu, dari sekarang kami dilatih soal akuntabilitas tersebut. Bagaimana cara mengelola keungan yang akuntabel dalam konteks aturan keuangan negara,” Budiana menegaskan.
(Ageng)
 Provinsi Jabar terkait dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk pembinaan olahraga prestasi di Tanah Pasundan.){kind=link}