JAKARTA,FOKUSJabar.id: Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan mengkritik pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mayoritas berbayar alias tol.
Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko merespons santai kritik Anies.
“Saya pikir kalau kita pernah jadi rakyat kecil seperti saya, bagaimana sulitnya naik bus dengan waktu yang lama, dengan ada jalan tol, saya orang kecil bisa naik bus dengan harga terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat, tingkat keamanan yang lebih terjamin, terus siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti saya,” ujar Moeldoko di Jakarta, Senin (22/5/2023).
Iamenyebut, pihak yang mengkritik pembangunan jalan hanya melihat jalan tersebut dalam konteks penggunaan untuk mobil pribadi saja.
BACA JUGA: Pertemuan Prabowo-Gibran, Sekjen Gerindra: Bukan Manuver Politik
Padahal di jalan tol, kata dia, ada juga bus dan truk pengangkut bahan pokok yang bisa mengurangi biaya logistik.
“Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu (susah), melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol, tetapi bus-bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil,” kata Mantan Panglima TNI itu.
Sebelumnya, Anies Baswedan membandingkan infrastruktur pada era pemerintahan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Anies lantas mengkritisi pembangunan jalan pada era Jokowi yang mayoritas berbayar sehingga tak bisa dinikmati oleh berbagai kalangan.
Hal tersebut disampaikan Anies saat memberikan pidato kebangsaan di acara perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/5/2023).
“Berdasarkan data, pemerintahan kali ini berhasil bangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode sebelumnya. 63 persen dari jalan tol berbayar di Indonesia, itu dibangun era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar,” kata dia, melansir IDN.
Anies menjelaskan, capaian pembangunan jalan tol pemerintahan Jokowi yang sudah menjabat selama dua periode, berbanding terbalik dengan capaian dalam membangun jalan tidak berbayar.
Padahal, kata Anies, jalan non berbayar punya manfaat yang bisa lebih dirasakan oleh masyarakat karena biasa dilalui untuk menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, membawa produk-produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra produksi ke pasar di daerah hingga nasional.
Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan, dari sentra tempat dihasilkan ke pasar hanya terbangun 19 ribu km di pemerintahan ini,” ucap dia.
Anies membandingkan pada zaman SBY, yakni jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144 ribu atau 7,5 kali lipat dari pemerintahan saat ini.
“Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun sepanjang 590 km, pada 10 tahunnya sebelumnya, 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, dan lain-lain. Kita bicara panjang jalannya,” imbuh dia.
(Agung)
 Anies Baswedan mengkritik pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mayoritas){kind=link}