JAKARTA,FOKUSjabar.id: Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, menyarankan PDI Perjuangan agar tak usah bergabung Koalisi Besar jika tetap ngotot minta kursi capres.
Lagi pula, kata dia, tanpa bergabung ke Koalisi Besar, PDIP sudah memiliki tiket emas untuk mencalonkan sendiri capres lantaran memenuhi syarat presidential treshold (PT) 20 persen.
“Maka kalau PDIP mengatakan seharusnya mendapatkan kursi capres lantaran partai pemenang, itu wajar saja dan normal. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Bu Mega agar tidak usah berkoalisi dan masuk ke Koalisi Besar karena PDIP sudah memiliki golden ticket,” kata Nurdin secara blak-blakan ke media di Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Dengan begitu, kata Nurdin, bakal mengurangi kerumitan bagi partai-partai yang saat ini sedang dalam penjajakan Koalisi Besar untuk menentukan capres dan cawapresnya.
BACA JUGA: 2 Perempuan Ditelanjangi di Sumbar, KemenPPPA: Rendahkan Martabat!
“Insyaallah kalau Koalisi Besar ini terbentuk, maka tidak sulit menentukan capres usai nanti bernegosiasi antara KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) dan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu),” tutur dia.
Nurdin menjelaskan proses negosiasi tidak terlalu rumit antara KIB dan KKIR lantaran akan tersedia ruang untuk berdialog.
“Tapi, kalau PDIP masuk Koalisi Besar, lalu menjadi koalisi jumbo dan mengisyaratkan RI-1 nya untuk PDIP, maka tidak akan ada ruang untuk negosiasi,” katanya, melansir IDN
Nurdin menjelaskan koalisi yang saat ini tengah mereka jajaki semata-mata agar bisa lolos persyaratan ambang batas presiden. Nurdin menyebut semua partai yang kini tengah menjajaki peluang pembentukan Koalisi Besar adalah korban dari kebijakan PT 20 persen itu.
Nurdin mengatakan tanpa PDIP, Koalisi Besar bakal lebih mudah menentukan sosok capres dan cawapres.
“Biarkanlah Koalisi Besar mencari pemimpin. Misalnya dari KKIR capresnya, sedangkan cawapresnya dari KIB atau sebaliknya capresnya dari KIB, sedangkan KKIR dapat jatah cawapresnya,” kata dia.
Dengan begitu, ujar Nurdin, publik pun bisa memiliki pilihan capres lebih dari dua untuk dipilih dalam pemilu 2024. “Jadi, rakyat bisa memilih tiga atau empat calon,” tutur dia.
(Agung)
