JAKARTA,FOKUSJabar.id: Sekjen PPP Arwani Thomafi, menanggapi usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta pemilihan gubernur dihilangkan karena dinilai melelahkan.
Arwani mengatakan, usulan penghapusan gubernur itu harus dievaluasi lebih dulu.
Arwani menyatakan, pihaknya mendukung evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur. Namun, dia tak ingin usulan Cak Imin itu ditelan mentah-mentah oleh publik.
BACA JUGA: DPR Desak Polri Usut Ulang Sebab Kecelakaan Mahasiswa UI
“Dievaluasi dulu, dilihat dulu yang tidak efektif itu jabatan gubernurnya atau orangnya, atau pelaksanaannya dan sebagainya. Jangan seperti seolah-olah tidak efektif lalu dibubarkan,” kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Arwani kemudian mempertanyakan parameter mana yang dinilai tidak efektif dalam jabatan gubernur.
Menurutnya perlu ada standar baku untuk menilai kinerja gubernur sebelum memutuskan untuk menghapus jabatan gubernur.
“Nah sekarang parameter tidak efektif itu siapa yang harus (buat)? Standarnya seperti apa. Lah kalau nanti muncul banyak yang tidak efektif, apa harus dibubarkan semua? Kan, pertanyaannya itu,” kata dia, melansir IDN.
Cak Imin Imin, mengusulkan pemilihan langsung gubernur dihapuskan. Menurutnya, pemilihan langsung sebaiknya dilakukan hanya untuk calon presiden (capres).
“Kalau PKB sih mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres, dan pilbup, pilkota, pemilihan gubernur tidak lagi (langsung) karena melelahkan,” ujar Cak Imin dalam Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Jakarta, Senin (30/1/2023).
Selain itu, Cak Imin juga mengusulkan jabatan gubernur ditiadakan. Menurutnya, ada banyak yang harus dievaluasi.
“Kalau perlu nanti gubernur pun gak ada suatu hari, karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi,” ucap dia.
(Agung)