spot_img
Senin 30 Januari 2023
spot_img
More

    Ketua DPC Demokrat Ciamis Tolak Keras Proporsional Tertutup

    CIAMIS,FOKUSJabar.id: Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Ciamis Jawa Barat (Jabar), Anjar Asmara menolak keras rencana Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.

    Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Ciamis, sistem proporsional tertutup dinilai pembodohan kepada masyarakat.

    Untuk itu, Anjar Asmara meminta KPU dan pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.

    BACA JUGA: Legislator Demokrat: Proporsional Tertutup ‘Rakyat Beli Kucing dalam Karung’

    Dia menyebut, sistem proporsional tertutup hanya akan membuat bingung masyarakat.

    “Sistem proporsional tertutup hanya akan memperbodoh masyarakat. Ini kemunduran dalam Demokrasi. KPU dan pemerintah harus mengkaji ulang,” kata Anjar, Sabtu (31/12/2022).

    Anjar juga mengkritisi pernyataan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari. Dia menyebut, dalam Pileg kemungkinan akan menerapkan sistem proporsional tertutup. Padahal terkait sistem tersebut diatur dalam UU.

    “Saya rasa pernyataan Ketua KPU RI tidak tepat. Pasalnya, harus merubah UU jika Pileg menggunakan sistem proporsional tertutup,” tegas Dia.

    “Ketua KPU RI tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pernyataan tersebut,” Anjar menambahkan.

    Anjar mengatakan, sistem proporsional tertutup masyarakat hanya mencoblos partai, bukan nama Caleg. Dengan begitu, aspirasi rayat terhambat karena tidak memilih wakil yang diinginkannya.

    “Itu artinya, anggota legislatif dipilih oleh Partai Politik (Parpol) sesuai nomor urut,” ungkapnya.

    “Masyarakat tidak akan memilih caleg secara langsung. Padalah yang paling penting dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat,” kata Dia.

    Anjar menegaskan, proporsional tertutup merugikan Caleg. Terutama mereka yang nomor urutnya di bawah nomor satu. Pasalnya, dalam surat suara hanya mencantumkan lambang Parpol.

    “Jadi Caleg yang saat ini sudah melakukan sosialisasi atau melakukan personal branding di media sosial atau media luar ruang dengan memasang fotonya sendiri akan sangat sia-sia,” katanya.

    Perubahan sistem juga tidak tepat jika dilakukan saat ini ketika semua Parpol sudah melakukan penjaringan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).

    BACA JUGA:

    Disebut Gabung PPP, Sandiaga Uno Ungkap Penyebabnya

    Terlebih, saat ini para Bacaleg sudah membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.

    “Jika perubahan sistem terjadi, maka hubungan antara Bacaleg dan masyarakat akan terhenti. Dengan begitu, akan terjadi demokrasi tidak sehat dan tidak seimbang,” katanya.

    Proporsional tertutup memang menawarkan kesederhanaan pilihan bagi pemilih serta kemudahan konsolidasi dan internalisasi ideologi bagi Parpol.

    Namun, jika tidak dikelola dengan baik maka berpotensi menimbulkan kediktatoran dan oligarki Parpol. Yakni, kandidat terpilih sebagian besar adalah elit atau pimpinan partai.

    Menurut Anjar, kerugian proporsional tertutup adalah jual beli nomor urut serta perilaku elite parpol yang sarat kolusi dan nepotisme.

    Kondisi tersebut membuat kepercayaan publik terhadap Parpol akan buruk.

    “Saya harap pemerintah tidak mengubah aturan sistem Pemilu terbuka menjadi tertutup. Apalagi jika lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya,” kata dia.

    Sebelumnya Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari melontarkan pernyataan terkait kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.

    Di mana masyarakat akan memilih Parpol bukan Calon Legislatif (Caleg).

    Hasyim mengatakan, sistem tersebut tidak menutup kemungkinan kembali diterapkan pada Pemilu 2024 mendatang.

    “Ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional tertutup. Saya belum berani berspekulasi,” ujarnya.

    (Anthik/Bambang Fouristian)

    Berita Terbaru

    spot_img