BANDUNG,FOKUSjabar.id: Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady, mendorong Pemprov Jabar untuk mengoptimalkan pendapatan sektor ekspor menyusul sudah beroperasinya Pelabuhan Patimban, termasuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka.
“Ada potensi pendapatan dari ekspor. Kita dorong (ekspor) dilakukan dari Patimban. Kita juga dorong beroperasinya Bandara Kertajati untuk naikan PAD (pendapatan asli daerah) dan tenaga kerja,” kata Daddy.
Hal ini sebagai respon Daddy atas informasi terkait banyaknya perusahaan yang ‘menumpang hidup’ di Jawa Barat.
Daddy pun mendorong Pemprov Jabar mengoptimalkan pendapatan sektor pajak dari perusahaan-perusahaan yang ‘menumpang hidup’ di Jabar itu.
BACA JUGA: Vaksin Ternak, DPRD Jabar Sarankan Skala Prioritas
“Jangan sampe buang kotoran aja di Jabar,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan banyak perusahan yang beroperasi di Jabar malah membayar pajak perusahaannya di DKI Jakarta. Kondisi ini, menurut Ridwan Kamil, tidak adil.
Karena itu, dia menyampaikan, Pemprov Jabar telah mengeluarkan surat edaran agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar namun berkantor pusat di Jakarta membuka kantor cabang di Jabar.
Menurut Ridwan Kamil, pasalnya operasional termasuk pabrik perusahaan-perusahaan yang membayar pajak di Jakarta itu berada di Jabar.
“Kantor pusat di Jakarta, buruhnya di Purwakarta dan ini dianggap pemerintah pusat seolah-olah itu perusahaan Jakarta. Nah, itu yang membuat tidak adil. Padahal, karyawannya kan di Jabar,” ujar Ridwan Kamil, seperti dilansir Hasanah.
“Jangan sampe buang kotoran aja di Jabar,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan banyak perusahan yang beroperasi di Jabar malah membayar pajak perusahaannya di DKI Jakarta. Kondisi ini, menurut Ridwan Kamil, tidak adil.
Karena itu, dia menyampaikan, Pemprov Jabar telah mengeluarkan surat edaran agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar namun berkantor pusat di Jakarta membuka kantor cabang di Jabar.
Menurut Ridwan Kamil, pasalnya operasional termasuk pabrik perusahaan-perusahaan yang membayar pajak di Jakarta itu berada di Jabar.
“Kantor pusat di Jakarta, buruhnya di Purwakarta dan ini dianggap pemerintah pusat seolah-olah itu perusahaan Jakarta. Nah, itu yang membuat tidak adil. Padahal, karyawannya kan di Jabar,” ujar Ridwan Kamil.
(Agung)
