Kamis 12 Desember 2024

DPRD Jabar Minta BUMN berkontribusi dalam pengembangan desa

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) Ahab Sihabudin menyatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap desa harus ikut berkontribusi dalam pengembangan desa tersebut.

“Jadi kami di Komisi I DPRD Jawa Barat menyampaikan jangan sampai perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam, di desa Jawa Barat malah tidak ikut berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” kata Ahab Sihabudin, di Bandung, Selasa.

Sebelumnya, Ahab menyebt Komisi I DPRD Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, dalam rangka meninjau peran BUMN terhadap pengembangan desa.

BACA JUGA: Konstruksi Anggaran Pemilu 2024, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Lakukan Skema Cicil

Dia juga mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi tentang bagaimana langkah yang sesuai peraturan dengan norma yang ada, agar semua perusahaan yang memanfaatkan alam suatu desa bisa ikut berkontribusi untuk kemajuan desa.

“Kami Komisi I DPRD Jawa Barat akan terus mendukung dan mendorong agar semua sektor atau perusahaan yang mempunyai kaitan, agar ikut berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata dia, seperti dilansir Detik.

Kunjungan Komisi I DPRD Jawa Barat terkait peran BUMN terhadap pengembangan desa di Jawa Barat, juga dilakukan ke Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Ahab Sihabudin mengatakan dalam kunjungan ke Kabupaten Garut, ada beberapa hal yang dibahas seperti perbedaan bantuan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada Desa Laksana yang berlokasi di Kabupaten Bandung dan Desa Sukarasa yang berada di Kabupaten Garut.

“Jadi setelah berdiskusi dengan perangkat Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, ternyata ada perbedaan pemberian bantuan yang sangat jauh oleh pihak perusahaan, dibanding dengan pemberian bantuan kepada Desa Laksana Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung,” kata dia.

“Jadi, kami dari Komisi I DPRD Jawa Barat akan berupaya kepada pemerintah desa agar ada perubahan kebijakan terkait pemberian bantuan dari perusahaan sehingga nanti keadilan itu bisa dirasakan,” katanya.

Ahab menambahkan desa juga bisa bermitra dengan BUMN atau perusahaan swasta dalam membangun dan mengembangkan desanya.

(Agung)

Berita Terbaru

spot_img