GARUT,FOKUSJabar.id: Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) usai menggelar pertemuan dengan perwakilan 67 Puskesmas.
Perteuan tersebut digelar di salah satu resto di wilayah Kecamatan Bayongbong, Jumat (1/7/2022) lalu.
Menurut Koordinator Lapangan FKHN Garut, Lutfi Fauzi, pertemuan tersebut membahas tentang tindaklanjut hasil audensi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia.
BACA JUGA: Catatan Perjuangan Honorer Nakes dan Non Nakes Garut
Selain itu, menyamakan persepsi data honorer Nakes dan non Nakes, meminta DPRD dan Bupati Garut menambah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2022.
Lutfi Fauzi mengatakan, hasil pertemuan tersebut akan disampaikan dalam audensi terbuka jilid 2 di ruang paripurna DPRD Garut, Senin (4/7/2022) besok.
“Audensi besok akan dihadiri sekitar 2 ribu tenaga honorer. Kami minta Pak Bupati, Sekda, Kadinkes dan Kepala BKD Garut untuk dihadirkan,” kata Lutfi Fauzi kepada FOKUSJabar, Minggu (3/7/2022).
Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, FKHN Garut masih khawatir meskipun sudah ada kabar baik mengenai pengangkatan PPPK di tahun 2022.
Pasalnya, hingga saat ini Tenaga Kesehatan (Nakes) honorer belum juga diangkat menjadi ASN ataupun PPPK.
BACA JUGA: Dihantam Pohon Tumbang, Rumah Warga Ciamis Porak-poranda
Demikian dikatakan Ketua FKHN Garut, Emul Mulyana yang didampingi Bidan Puskesmas Sukarame, Yanti Susilawati.
Atas dasar tersebut, pihaknya menggelar aksi unjukrasa dan audensi, Kamis (23/6/2022) lalu ke DPRD Garut.
Pemicu aksi demonstrasi dan audiensi tersebut adalah buntut dari rencana pemerintah yang akan menghapus honorer pada 28 Nopember 2023.
(Bambang Fouristian)
 Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) usai menggelar pertemuan dengan perwakilan){kind=link}