JAKARTA,FOKUSJabar.id: Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif RAPBN TA 2023 Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) sebesar Rp675,9 milyar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perpusnas di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Komisi X DPR RI pun menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas dalam RAPBN TA 2023 sebesar Rp2,7 trilyun. Terhadap usulan tambahan anggaran tersebut, Komisi X DPR RI menekankan Perpusnas agar dapat digunakan untuk penguatan literasi dan sumber daya manusia (SDM) perpustakaan.
Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungan penuh atas usulan anggaran dan usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpusnas. “Usulan yang disampaikan kami mendukung sepenuhnya, untuk kemudian nanti dibawa ke badan anggaran (banggar). Namun, kami mohon diperhatikan pembangunan perpustakaan di daerah tetap penting. Karena masih banyak wilayah yang belum mendapat kesempatan untuk mendirikan perpustakaan,” kata Andreas.
Anggota Komisi X DPR RI lain, Putra Nababan meminta Perpusnas agar tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik perpustakaan, tetapi juga pembangunan SDM. “Tahun 2023 adalah gelombang terakhir dari pemerintah untuk memberdayakan SDM. Karena 2024 tahun politik, kalau ada kegiatan bimtek untuk pustakawan, saya rasa itu harus menjadi prioritas ketimbang membangun fisiknya,” legislator dari Fraksi PDIP tersebut menuturkan.
Hal senada diungkapkan legislator Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru. Dia menyampaikan dukungannya atas pembangunan SDM melalui pembinaan pustakawan dan mendorong Perpusnas dapat melakukan pendataan pustakawan di seluruh Indonesia.
“Karena program sertifikasi pustakawan itu sangat penting. Dengan pendataan pustakawan, dapat menjadi acuan pembinaan pustakawan untuk mendapat sertifikasi sesuai dengan standar nasional,” kata Ratih.
BACA JUGA: Pembudidaya Ikan Mujair di Bangbayang Ciamis Mengeluh
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian pun mengingatkan agar anggaran Perpusnas pada tahun 2023 tidak hanya fokus di pembangunan fisik. Tapi juga terkait dengan kesejahteraan pustakawan.
“Meski anggaran terbatas, tetapi Perpusnas harus memperhatikan kesejahteraan pustakawan. Selain itu, bantuan buku untuk masyarakat juga sangat bermanfaat. Sehingga di tahun 2023 dukungan bantuan dari Perpusnas bisa dilanjutkan. Saya harap Perpusnas lebih bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” Hetifah menambahkan.
Di lain sisi, legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal mengatakan, bantuan buku masih sangat didambakan masyarakat di daerah. Terutama untuk masjid, sekolah, dan pusat bacaan masyarakat. “Kerja sama yang telah dilakukan ini saya harap dapat ditingkatkan intensitasnya,” kata dia.
Sementara Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan, usulan peningkatan dan tambahan anggaran merupakan upaya Perpusnas dalam memenuhi kebutuhan buku. Terutama permintaan dari sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan khusus, dan komunitas yang mengalami peningkatan. Hal ini merupakan upaya menggaungkan literasi dan peningkatan gemar membaca yang melibatkan komponen masyarakat.
“Kami berharap adanya dukungan sepenuhnya untuk tambahan anggaran. Karena kendala di masyarakat kekurangan bahan bacaan. Kalau ini dapat diatasi, dapat memenuhi kepentingan bersama, terutama dalam peningkatan kegemaran membaca,” kata Syarif Bando.
(Ageng)
 sebesar Rp675,9 milyar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perpusnas di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (2/6/2022).){kind=link}