BANJAR,FOKUSJabar.id: Puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menuntut agar Polres Banjar mundur terkait masalah rekayasa data vaksin yang hingga saat ini belum menemui titik terang, Senin (11/4/2022).
Dalam aksi tersebut mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus dan BEM se-Kota Banjar tersebut menggelar aksi dengan membawa poster bertulisan #CopotKapolresBanjar.
Selain tulisan tersebut, dalam poster yang dibawa beberapa mahasiswa menggunakan almamater merah maroon itu pun tertulis Polres Banjar Pelanggar HAM dilengkapi #PemalsuanDataVaksin #KUHP263 #Ayat2 dan tagar Copot Kapolres Banjar.
BACA JUGA: Rekayasa Data Vaksin, Harus Dibawa Ke Ranah Hukum
Saat dikonfirmasi, Koordinator aksi Budi Nugraha mengatakan aksi ini digelar atas kajian yang dilaksanakan secara komprehensif Gerakan Cipayung Plus, BEM Se-Kota Banjar dan masyarakat.
Adapun tuntutan yang diambil dalam aksi ini terkait situasi dan kondisi nasional serta daerah dengan beberapa potensi kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Untuk itu atas nama penderitaan rakyat Gerakan Cipayung Plus, BEM Se-Kota Banjar dan masyarakat menyatakan sikap bersama.
“Mengenai tuntutan kami di daerah salah satunya terkait rekayasa data vaksin Covid-19, dimana banyak ditemukan data vaksin yang tidak valid di aplikasi PeduliLindungi dan tercantum lokasi penerimanya itu di klinik Polres Banjar,” kata dia.
Budi mengatakan persoalan ini harus diusut tuntas karena pertama sudah melanggar dan merugikan masyarakat yakni membawa data pribadinya tanpa sepengetahuan orang bersangkutan.
“Kenapa kami menuntut ini, karena ini telah merugikan masyarakat Banjar dengan merampok data pribadi tanpa sepengetahuannya, dan persoalan ini ditemukan bukan satu dua tapi puluhan data vaksin yang tidak valid,” ujarnya.
Sehingga, jika memang hal ini kesalahan teknis seperti yang di klaimnya, Cipayung Plus meminta agar persoalan ini di usut tuntas, siapa oknum di balik ini semua.
“Kami pun menginginkan persoalan ini diusut sampai tuntas dan segera dibenahi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan kembali,” kata Budi.
Menanggapi hal itu, Kapolres Banjar, AKBP Ardyaningsih mengatakan selama ini Polri diberikan tugas dengan Dinkes untuk melaksanakan vaksinasi.
Kemudian kaitannya dengan data aplikasi PeduliLindungi, Ardy mengatakan pihaknya memohon maaf jika dalam pelaksanaan kemarin ada inputing data yang keliru. Sehingga adanya dugaan rekayasa data vaksin
“Aplikasi ini diakses oleh seluruh warga indonesia semua tim vaksinasi harus mengakses, kemungkinan rekan-rekan yang dulu pernah membantu kami pun merasakan betapa sulitnya akses itu,” kata dia di hadapan puluhan Mahasiswa.
Akhirnya dijelaskan Ardy proses tersebut dilakukan dengan data manual, setelah itu baru diinput dan disitulah terjadinya kekeliruan.
“Jadi kami menegaskan bahwa hal itu tidak ada unsur kami untuk sengaja seperti yang tadi disampaikan, buktinya sampai saat ini kami terus melakukan vaksinasi pagi siang malam bahkan kami melakukan vaksinasi secara door to door,” katanya.
Hal itu tiada lain untuk membentuk imunitas tubuh pada masyarakat agar terhindar dari penyebaran Covid-19 supaya pandemi ini segera berlalu dan dapat mengembalikan aktivitas, perekonomian kembali bangkit.
“Itu komitmen kami, dan atas kekeliruan data ini seperti kemarin kami sampaikan kami mohon maaf saya sebagai kapolres akan membenahi persoalan tersebut,” kata Ardy.
Ardy juga menyarankan persoalan yang berkaitan dengan data juga, bahwa ada banyak orang yang sudah divaksin tapi belum masuk ke aplikasi PeduliLindungi karena ada data delay.
BACA JUGA: Demo Mahasiswa Di Ciamis Terjadi Ketegangan Polisi
“Kami juga mohon dukungan dari para sahabat jika ada temuan seperti itu tolong komunikasikan ke dinkes atau ke kami untuk segera ditindak lanjuti,” katanya.
Sementara diberitakan sebelumnya aksi Cipayung Plus dan BEM Se-Kota Banjar ini menuntut 10 tuntutan yang meliputi situasi dan kondisi nasional dan daerah dengan beberapa potensi kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.
(Budiana Martin/Anthika Asmara)
.){kind=link}