BANDUNG,FOKUSJabar.id: Anggota DPRD Jabar Siti Muntamah mengatakan, selain ketahanan pangan, sanitasi, pendidikan, aspirasi masyarakat yang harus disuarakan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terkait perlindungan anak.
Demikian disampaikan Siti Muntamah saat reses di Kota Bandung, Kamis (10/3/2022). Kaitannya dengan ketahanan pangan, pihaknya khawatir wilayah di daerah tidak bisa menjadi lumbung pangan, terlebih tahun 2027 nanti akan terjadi krisis pangan.
BACA JUGA: BK Award Pacu Kinerja Anggota DPRD Jabar
Dia berharap pemerintah mendukung dari sisi anggaran serta regulasi untuk mengatunya.
“Yang dikhawatirkan adalah kota-kota atau kabupaten yang tidak memiliki lumbung pangan seperti kota Bandung. Sehingga perlu awareness terhadap ketahanan pangan, dan itu harus berbasis keluarga, baik itu anggaram maupun regulasi. Begitupun urban farming di Jabar yang harus juga didukung,” kata Siti.
Sanitasi
Siti mengatakan, Jawa Barat merupakan provinsi yang termasuk kotor dan kurang sehat, oleh karena itu masih perlu regulasi untuk mengaturnya.
“Regulasi untuk pemberian PBI ini kadang-kadang pada akhirnya saling kejar-kejaran dengan derajat kesehatan masyarakat yang kurang karena perilaku kurang bersih mereka, sehingga perlu ada regulasi sanitasi, terutama penambahan jamban komunal,” kata dia.
Adapun masalah sosial yang menjadi bahasan, Siti menyebut, masih adanya ketimpangan pendidikan bagi warga Jawa Barat. Sehingga anggaran bagi masyarakat yang tidak mendapat pendidikan harus juga diperhatikan.
“Anggarannya terbatas untuk memperhatikan anak yang usia sekolah saja sulit. Ini PR bersama. Kemudian penanganan perlindungan anak dari kekerasan, dimana Indonesia sudah rawan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Di sisi lain regulasi anggaran belum masuk kategori A, contohnya DP3AKB, yakni dinas yang anggarannya paling sedikit,” kata dia.
(LIN)
