BANJAR,FOKUSJabar.id: Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di beberapa daerah masih terjadi, salah satunya di Kota Banjar, Jawa Barat. Meskipun Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak , namun belum bisa menekan laju harga minyak itu sendiri.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar pun bergerak dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan dan harga minyak goreng ke pasar-pasar di Kota Banjar.
“Kami sengaja turun langsung ke pasar, apa sih yang menjadi penyebabnya sehingga terjadi kelangkaan minyak,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar Asep Saepurrohmat, Senin (14/2/2022) kemarin.
BACA JUGA: 48 Penyandang Disabilitas di Ciamis Dapat Bantuan Kaki Palsu
Kata Asep, ada beberapa temuan di lapangan kenapa harga minyak goreng masih tetap tinggi meski pemerintah sudah mengeluarkan aturan sesuai HET. Komisi II menemukan adanya distributor yang menjual minyak goreng dan pembeli harus mengisi formulir biodata serta menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) jika akan membeli.
“Selain itu, distributor juga membatasi pembeli minimal 20 liter kalau tidak 20 liter tidak dikasih,” kata dia.
Lanjut kata Asep, komisi II mendapat kendala ketika akan melakukan sidak distributor. Pasalnya, dari 4 distributor minyak goreng yang ada di Kota Banjar hanya satu distributor saja yang bisa ditemui.
“Tadi hanya satu distributor yang bisa ditemui,” Asep menambahkan.
BACA JUGA: Stok Minyak Goreng Di Minimarket Kota Bandung Terbatas
Politisi muda Partai Demokrat ini mendorong Pemkot dan instansi terkait menertibkan distributor untuk mendistribusikan minyak goreng sesuai peraturan yang berlaku. Hal itu agar tidak terlalu jomplang harga eceran tertinggi yang dibeli distributor dan di jual kepada masyarakat sesuai dengan aturan.
“Tertibkan distributor sesuai dengan aturan yang berlaku,” dia menegaskan.
Komisi II juga mendorong satgas pangan untuk selalu mengawasi keadaan mata rantai terkait pengadaan pendistribusian minyak goreng di Kota Banjar.
“Karena ada sebuah kekhawatiran kita adanya oknum-oknum yang bermain,” Asep menuturkan.
BACA JUGA: Buruh Di Kota Banjar Tolak JHT Cair di Usia 56
Pemkot Banjar juga diminta untuk berkomunikasi dengan Bulog untuk menggelar operasi pasar karena menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri agar stok pangan tidak kekurangan. “Kami minta Pemkot menggelar pasar rakyat,” kata dia.
(Agus/Ageng)