GARUT,FOKUSJabar.id: Pemerhati pembangunan Jawa Barat (Jabar), Soviyan Munawar menilai, sikap dan usulan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (Emil) terkait terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan langkah tepat.
Di mana dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat (11/2/2022) kemarin, Ridwan Kamil mengusulkan tiga Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).
Ketiga CDPOB tersebut, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Kabupaten Garut Utara.
BACA JUGA: 9 Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah 2018 Dibui
Soviyan menyebut, Gubernur Jabar sebelumnya telah mengusulkan Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indramayu Barat.
“Total seluruhnya yang diusulkan Pak Gubernur sejak tahun 2020 sebanyak delapan daerah,” kata Soviyan Munawar yang juga Tenaga Ahli (TA) DPR RI wilayah Jawa Timur (Jatim) kepada FOKUSJabar, Sabtu (12/2/2022).
Menurut Dia, sudah saatnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memiliki DOB agar lebih maju dan berkembang.
Dengan begitu, tata kelola pembangunan daerah lebih optimal sekaligus dapat dirasakan oleh masyarakat. Baik itu kemajuan ekonomi, sosial maupun politik.
Soviyan mengatakan, Provinsi Jabar memiliki potensi daerah yang mesti dioptimalkan. Baik itu potensi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan serta UMKM.
Dia optimistis, keenam potensi tersebut nantinya dapat menggerakkan perekonomian Jawa Barat. Khususnya wilayah Kabupaten Garut yang salah satunya diusulkan menjadi CDPOB.
Tinggal bagaimana segenap komponen dari Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, pengusaha dan perguruan tinggi kompak melakukan kolaborasi untuk membangun dengan dukungan pemerintah pusat.
Soviyan mengatakan, pemerintah pusat perlu konsentrasi dalam pembangunan daerah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan daerah dan kemiskinan masyarakat diselesaikan dengan fokus cermat dan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
“Pemerintah pusat mesti mengayomi dan melindungi kepentingan serta aspirasi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan konsitusi UUD 1945,” pungkas Soviyan Munawar.
Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memastikan, Pemprov akan terus mengusulkan daerah yang dinilai perlu dimekarkan.
Emil menyebut, Jabar dengan populasi mencapai sekitar 50 juta jiwa idealnya memiliki 40 Kabupaten/Kota.
“Kita akan terus mengusulkan daerah-daerah yang harus dimekarkan. Idealnya dari 27 daerah itu menjadi 40 Kabupaten/Kota,” kata Emil.
Penambahan delapan usulan CDPOB, Jabar kini berpeluang memiliki 35 daerah. Angka tersebut sudah melampaui target RPJMD 2018-2023.
“Sekarang baru 35 daerah. Namun ini sudah melebihi target dari RPJMD (lima daerah),” ungkapnya.
Menurutmya, DPRD Jabar telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan Emil optimistis setelah moratorium pemekaran daerah dicabut oleh Pemerintah Pusat, ke-delapan usulan akan disetujui karena telah memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan.
“Nanti pada saat moratorium dibuka, Jabar yang paling siap karena minimal sudah ada delapan daerah,” imbuh Emil.
Dia berharap, per satu juta penduduk bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintahan. Hal itu dampaknya akan terasa pada kesejahteraan masyarakat dan kemudahan dalam pelayanan.
(Bambang Fouristian)
, Soviyan Munawar menilai, sikap dan usulan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (Emil)){kind=link}