JAKARTA,FOKUSJabar.id: KPK menyatakan siap pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Undang-Undang telah mengatur bahwa lembaga antikorupsi itu harus berkedudukan di ibu kota negara.
“Undang-Undang memang menyebutkan, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dikatakan KPK berkedudukan di Ibu Kota Negara. Tentu ini juga harus kita laksanakan,” kata Firli Bahuri, Rabu (2/2/2022).
BACA JUGA: Edy Mulyadi Tolak IKN: Masyarakat Kalimantan Bukan Musuh Saya!
Firli menyebut, pihaknya tak keberatan pindah. Sebab, pegawai KPK telah beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Perannya ada tiga, satu, ASN sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua, ASN itu adalah sebagai penting pelayanan publik, KPK memberikan pelayanan publik, dan yang ketiga, ASN itu merupakan perekat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara,” kata dia, seperti dilansir IDN.
“Sehingga di manapun KPK berada tiga hal tersebut harus dimainkan,” katanya.
Meski begitu, KPK bukan lembaga negara yang diprioritaskan pindah lebih dulu ke IKN. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap ada sejumlah kantor pemerintahan yang akan pindah ke Ibu Kota baru.
Rencananya, Istana Negara dan 6 kementerian akan dipindahkan pada tahap pertama pembangunan.
Salah satu kementerian yang akan dipindahkan ditahap pertama adalah Kementerian Pertahanan, kantor Prabowo Subianto.
“Istana Presiden, lalu empat sampai enam kementerian, yaitu Sekretariat Negara, Kemendagri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan duluan,” kata Jokowi dalam pertemuan bersama pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Rabu (19/1/2022).
Jokowi mengatakan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur bukan cuma memindahkan fisik kantor pemerintahan saja. Dia ingin ibu kota baru nantinya bisa menjadi bagian dari transformasi besar-besaran di Indonesia.
“Tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart, kota baru yang kompetitif di tingkat global. Membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara kita Indonesia menuju sebuah Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi, yang berbasis green economy. Karena dari sinilah kita memulai,” kata dia.
Dia mengatakan, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur harus dijadikan momentum membangun kota yang sehat, efisien dan produktif.
“Warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, ke mana-mana bisa jalan kaki karena zero emision. Yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu,” katanya.
(Agung)
. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Undang-Undang){kind=link}