BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung terus melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di lapangan. Hal itu guna memastikan data kemiskinan tepat sasaran, termasuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar.
Kepala Dinsos Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan, di Kota Bandung, diduga ada ASN yang masuk dalam DTKS dan sudah dibersihkan. Klarifikasi data ini berkat verifikasi dan validasi yang secara berkala dilakukan oleh tim yang bergerak di level kelurahan.
Pergerakan DTKS sangat dinamis, karena saat ini pembaharuan dilakukan dalam kurun waktu satu bulan sekali. Sehingga, pergerakan data ini yang bisa jadi membuat ASN terdata karena saat dilakukan pendataan masih belum masuk menjadi ASN.
“Sekarang masuk DTKS, besoknya masuk PNS. Jadi bisa jadi saat masuk pendataan, ternyata KK-nya masih bersatu dengan orang tuanya. Jadi PNS itu baru. Insya Allah Kota Bandung (sudah) clear,” kata Tono di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Jabar, Kamis (2/12/2021).
Tono mengungkapkan, penetapan DTKS oleh pemerintah pusat dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinsos Kota Bandung hanya mampu mengajukan usulan saja. Namun, setelah penetapan dari Kemensos, pihaknya kembali memverifikasi dan validasi ke lapangan guna memastikan data DTKS tepat sasaran.
“Masuk DTKS ini syaratnya ada tiga. Pertama namanya akurat, kedua alamatnya akurat, dan ketiga NIK-nya juga padan atau ngelink, cocok dengan data Disdukcapil. Kemudian aspek kelayakannya di lapangan juga kita lihat langsung,” Tono menerangkan.
Pihaknya tidak memungkiri apabila dalam pelaksanaannya kerap ada yang luput atau keliru. Pasalnya, proses untuk pendataan DTKS cukup panjang yang terlibat mulai dari tingkat RT hingga ke level pemerintah pusat.
“Semua tergabung dalam mekanismenya dari RT RW masuk ke Dinsos kota. Kemudian masuk ke Provinsi lalu masuk ke pusat melalui kementerian,” Tono menjelaskan.
BACA JUGA: Yuk Manfaatkan LAPOR! Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Meski begitu, proses verifikasi dan validasi tidak akan pernah berhenti. Saat ini, yang baru menerima data DTKS terbaru dari Kemensos di Kota Bandung sebanyak 160 ribu KK atau sekitar 700 ribu jiwa.
Lebih lanjut Tono mengatakan, jumlah DTKS ini mengalami peningkatan lantaran terdampak ketika pandemi Covid-19 melanda. Sebelumnya, di Januari 2021 silam, DTKS di Kota Bandung sebanyak 139 ribu KK atau 473 ribu jiwa.
“Tentunya Pemkot Bandung sudah banyak diakomodir, namun data yang diberikan pemerintah pusat harus dilakukan verifikasi dan validasi data. Ini hal yang wajib dilakukan pemerintah kabupaten kota,” kata dia.
Verifikasi dan validasi data ini, lanjut dia, dimaksudkan agar bisa mendapatkan data terbaru yang akurat. Mengingat DTKS dijadikan data pokok untuk penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dari beragam OPD.
“Penanggulangan kemiskinan ini yang terpenting ketertlibatan semua stakeholder. Utamanya SKPD di Kota Bandung, baik pendidikan, Disdukcapil terkait data kependudukan, rutilahu dari DPKP, dan juga K3 di masyarakat. Kemudian dari Dinkes soal pelayanan kesehatan, Disnaker, dan SKPD lainnya,” kata Tono.
(Yusuf Mugni/Ageng)
