TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tasikmalaya Roni Ahmad Syahroni mengatakan, kasus kekerasan anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup mengkhawatirkan.
Pemerintah bekerjasama dengan semua pihak termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI ) Daerah terus berupaya melakukan penanganan. Sehingga pada tahun 2021, ada penurunan jumlah kasus kekerasan anak.
Hal tersebut diungkapkan usai kegiatan peningkatan keterampilan/skill komisioner dan Satgas KPAI Daerah tingkat kecamatan bersama Universal Quantum di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa (16/11/2021).
BACA JUGA: Atlet Peparnas XVI asal Kabupaten Tasikmalaya Disambut Hangat
“Sebelum rentang waktu tahun 2011-2020, tercatat telah terjadi peningkatan kasus yang menimpa anak hingga dua kali lipat. Alhamdulillah, berkat peran pemerintah dan semua pihak termasuk peran aktif KPAI Daerah, kasus kekerasan terhadap anak pada tahun ini ada penurunan cukup signifikan,” kata Roni.
Roni mengatakan, peningkatan skill dan kapasitas komisioner dan Satgas KPAI Daerah akan sangat bermanfaat dalam kerangka penguatan pengawasan terhadap kasus kekerasan terhadap anak.
“Mudah-mudahan dari kegiatan ini, diperoleh berbagai informasi dan pengetahuan serta kecakapan yang lebih luas untuk menangani permasalahan anak di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Roni.
Dia menegaskan, dalam kasus yang menimpa anak, peran orang tua menempati posisi sangat mendasar. Terkait bagaimana menjaga dan mendidik serta membina anak-anak supaya tidak terkena dampak negatif dari perkembangan zaman termasuk peningkatan penggunaan teknologi, media sosial dan IT.
“Kalau tidak dikendalikan dan diawasi serta diarahkan, maka dampak negatif dari era digital ini niscaya akan lebih luas. Ini yang harus diperhatikan dan kita cegah bersama agar anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif,” Roni menegaskan.
Sementara Ketua KPAI Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto mengatakan, kegiatan peningkatan skill komisioner dan Satgas melibatkan stakeholder dari pendidikan, Himpaudi, PGRI dan IGRA.
Kegiatan ini diharapkan menjadi solusi dalam mengimbangi berbagai perubahan ke arah yang lebih positif. Pasalnya, KPAI Daerah merupakan instrumen dari pemerintah dan harus hadir dalam berbagai kondisi dan situasi.
“Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, kita tidak bisa menuntaskan masalah sendiri. Butuh keterpaduan bersama terutama orang tua. Sebanyak 92 persen kasus anak akibat faktor pola asuh. Maka pola asuh dan pola didik yang harus dikuatkan,” Ato menerangkan.
Menurutnya, kasus kekerasan anak rentan terjadi di usia 4 sampai 15 tahun. Di era digital saat ini, kejahatan anak melebihi logika orang dewasa.
“Hari ini, kita berusaha untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi dan digital, dengan gerakan peningkatan skill. Hal ini supaya lebih tanggap terhadap perkembangan kekerasan salah satunya di dunia digital,” kata dia.
(Farhan/Ageng)
