JAKARTA,FOKUSJabar.id: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dibanjiri kritik oleh DPR RI, lantaran menggunakan uang negara sebesar Rp 4,3 trilyun untuk membiayai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Salah satunya, Komisi XI DPR RI yang mempertanyakan janji pemerintah yang ingkar.
Wakil Ketua Komisi XI Dolfie meminta pemerintah mempertanggungjawabkan janjinya terkait pembangunan kereta cepat.
Kritikan yang sama juga datang dari anggota komisi XI Fraksi PKB dan Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam yang juga mempertanyakan mengenai janji yang disampaikan Presiden. Dimana dari saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat tidak akan menggunakan APBN tapi murni bisnis to bisnis antara BUMN dan swasta.
BACA JUGA: APBN Cair, Sri Mulyani Suntik Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung Rp 4,3 T
Ecky juga menyebut, janji lain yang disampaikan pemerintah dalam pembangunan KCI adalah tidak akan ada jaminan dari negara. Kemudian ada juga pernyataan yang menegaskan bahwa pemerintah tidak mau didikte oleh negara manapun dalam pembangunan proyek tersebut.
“Banyak lagi janji pemerintah yang disampaikan ketika mau membangun kereta cepat sehingga dibentuklah Perpres 107/2015 dan ternyata dalam Perpres terbaru yakni nomor 93 tahun 2021, membalikkan semua apa yang dijanjikan pemerintah. KCIC dibiayai oleh BUMN dan dijamin oleh pemerintah. Ini yang ingi saya pertanyakan,” kata Ecky dalam Ruang Rapat Komisi XI, Senin (8/11/2021).
Kritikan lainnya datang dari anggota Komisi XI Fraksi Demokrat Didi Irawadi, yang meminta pemerintah segera menugaskan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kinerja pembangunan KCIC sehingga membutuhkan dana pemerintah dan melanggar janji yang dibuat.
“Kami minta BPK audit ini, sehingga nggak ada kecurigaan masyarakat tentang ini. Jadi Menkeu segara minta BPK audit soal kereta api cepat,” kata dia, seperti dilansir CNBC.
Selanjutnya, kritikan datang dari Wakil Ketua Komisi XI Fraksi PPP Amir Uskara yang mempertanyakan apa urgensi dari proyek ini sehingga pemerintah harus menyuntik dana untuk pembangunannya.
Padahal ia menilai proyek ini tidak akan menguntungkan. Sebab, masyarakat akan lebih memilih menggunakan jalur darat mobil untuk menuju Bandung dengan fasilitas tol yang ada.
“Saya mau lihat apa urgensinya sampai tiba-tiba pemerintah masuk ke proyek yang awalnya BtB (business to business). Pemerintah tiba-tiba suntik anggaran ke situ. Dari prospek saya nggak yakin ini menguntungkan. Kalau saya sih lebih memilih naik mobil ke Bandung dibandingkan naik kereta cepat. Naik kereta cepat masih harus ke terminal, dari terminal naik kendaraan lain lagi. Jadi saya nggak tahu ini sudah dikaji atau belum. Atau ini hanya untuk sekedar bagi-bagi PMN saja,” kata dia.
Sedangkan Anggota Komisi XI Vera Febyanthy meminta, agar Sri Mulyani bisa kembali menjadi dirinya yang lama yakni selalu konsisten dan ketat dalam memberikan suntikan modal.
“Ibu (Sri Mulyani) pada zaman periode yang lalu, terkenal sebagai Menteri resisten pemberian PMN, sangat ketat dalam jalankan anggarannya. Saya harap bu Menteri masih seperti itu, masih konsisten. Jadi saya harap bu Menteri masih punya sense of yang sama dalam hal memberikan PMN tersebut,” tegasnya.
BACA JUGA: Sri Mulyani Bakal Pungut Pajak Pulsa dan Kartu Perdana Mulai 1 Febuari
(Agung)
