BANDUNG,FOKUSJabar.id: Video yang memperlihatkan aparat kepolisian membanting mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati tanggerang pada hari ulang tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang,
viral di media sosial.
Menanggapi hal itu, Acep Jamaludin Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat menyampaikan, mengenai Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh kepolisian dalam mengamankan aksi demontrasi.
“Saya Kira dalam vidio tersebut jelas bahwa Standar Oprasional Prosedur Pengamanan aksi sangatlah tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, “kata Acep di Kota Bandung Jabar Kamis (14/10/2021).
BACA JUGA: Capai 79 Persen, Pembangunan Kereta Cepat Rampung 2022
Menurutnya, meskin pun sudah ada permohonan maaf dari pihak kepolisian. Namun hal itu tidak mewakili karna dividio tersebut bukan hanya satu orang yang mendapat kekerasan.
“Bukan hanya soal itu kemarin setelah aksi demo lalu beredar vidio permintaan maaf dari seorang anggota kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan, namun bagi saya itu tidak mewakili sebab dalam vidio tersebut hampir semua anggota yang mengamankan aksi demo melakukan kekerasan,” ucapnya.
Acep mengungkapkan, perlakuan aparat kepolisian saat mengamankan demonstrasi mahasiswa sangat tidak mendasar dan keliru. Pasalnya, kata dia, aksi demonstrasi sebenarnya sudah diberikan payung hukum sejak era reformasi dimulai dan pihak kepolisian memiliki aturan untuk menjaga keamanan tanpa menghilangkan nilai kemanusiaan.
“Ini bukan kali pertama tapi hampir diseluruh daerah di Indonesia mengalami hal yang sama. Dengan jelas saya tidak menafikan persoalan permintaan maaf yang dilakukan tapi karna jika tidak dilakukan evaluasi dan tindakan tegas akan terus terulang kejadian yang sama,” kata dia.
Acep menambahkan, Kapolri harus menjunjung tinggi presisi dan humanis sesuai janji yang ia berikan ketika maju menjadi kapolri. Selama ini, kekerasan terhadap para demonstran sering terjadi.
“Saya kira bapak kapolri sekarang membawa janji presisi dan humanis semoga para anggota yang berani melakukan hal tersebut dapat di hukum dan dievaluasi dengan tegas,” katanya.
BACA JUGA: Ratusan Mahasiswa UPI Ikuti Program Magang Bersertifikat Kemdikbudristek
(Yusuf Mugni/Anthika Asmara)
