BANDUNG,FOKUSJabar.id: Praktik rentenir masih marak ditemui di pasar tradisional. Mereka menyasar pedagang kecil hingga akhirnya banyak pedagang terlilit utang.
Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat membuka acara Focus Group Discusion ‘Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Peran Satgas Anti Rentenir Kota Bandung di Hotel Savoy Homann Kota Bandung Jabar Rabu (6/10/2021).
“Kita harus bergerak lebih cepat dari mereka, melalui FGD ini diharapkan bisa menghasilkan strategi-strategi untuk mengatasi praktek lintah darat, sehingga Kota Bandung bisa menjadi kota yang bersih dari lintah darat,” kata Yana.
Saat ini lintah darat sudah semakin canggih dan mampu beradaptasi dengan zaman. Mulai dari berpura-pura membuka koperasi simpan pinjam, hingga memanfaatkan teknologi digital (pinjol).
BACA JUGA: Rentenir Berkedok Koperasi Sulit Dipantau
Pihaknya meminta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung mempersempit ruang para pelaku lintah darat, salah satunya dengan menghidupkan kembali koperasi-koperasi simpan pinjam.
“Kita juga harus mendekatkan bank Bandung dan aktif mempromosikan program kepada masyarakat seperti program pinjaman modal usaha. Ini bisa menjadi alternatif masyarakat dan lambat laun meninggalkan lintah darat,” kata Yana.
Tentunya, kata dia, kemudahan dalam proses pinjaman pun harus diberikan. Sebab, para lintah darat sangat memberikan kemudahan pada proses pinjaman, sehungga masyarakat memilih cara itu dan terjebak.
“Mereka bisa menagih setiap hari, dan bagi pedagang kalau dia ditagih sekaligus sebulan Rp100 ribu rasanya mahal, tapi kalau sehari Rp5 ribu dia mampu. Padahal jadinya Rp150 ribu (sebulan). Jadi kuncinya, bagaimana kita bisa mengolektif tagihan per hari dan kemudahan proses pinjaman,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Kota Bandung Atet Dedi Handiman mengatakan, sejak COVID-19 terjadi kenaikan pengaduan yang didominasi korban Pinjol. Sebagian besar dari mereka terpaksa meminjam karena kepepet biaya hidup sehari-hari dan modal buka usaha.
“Kenaikan pengaduan hingga 34 persen. Kami lakukan mediasi dan advokasi, penyelesaian mandiri dan kemitraan,” kata Atet.
BACA JUGA: Buka Atletik PON XX, Luhut Akan Bangun Sentra Pelatihan di Timika
(Yusuf Mugni/LIN)
