CIAMIS,FOKUSJabar.id: Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Ciamis menggelar di Depan Kantor DPUPRP Ciamis, Senin (20/9/2021).
Korlap aksi Ifan, Sofarudin Jauhari (Ije), menuntut para pegawai DPUPRP Ciamis lebih optimal. Terlebih dalam hal pengawasan proyek pembangunan.
“Kita menemukan sejumlah fakta di lapangan terkait lemahnya fungsi pengawasan dari pihak Dinas kepada proyek-proyek pembanguan infrastruktur penting di Ciamis,” kata Ije.
BACA JUGA: ACT Kabupaten Ciamis Berikan Bantuan Kepada Korban Kebakaran
Ije mengatakan, banyaknya temuan BPK RI terhadap proyek pembangunan yang diselenggarakan DPUPRP Ciamis pada tahun 2021 mencerminkan kelemahan dari sisi pengawasan.
“Anggaran pembangunan untung infrastruktur menjadi tidak Dinamis. Ketika setiap tahun Anggaran pembangunan berkutat di situ-aitu saja. Yang harusnya spesifikasi kekuatan jalan lebih dari 2 tahun hanya mampu bertahan beberapa bulan, pembangunan jadi hanya di situ-situ saja,” kata dia.
Selain itu, Ije menyoroti pengawasan terhadap pekerja dari pihak ketiga yang hampir 80 persen tidak menerapkan prokes. Dan hampir sebagian besar pelaksanaan kerja infrastruktur di Ciamis tidak menggunakan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
“Beberapa poin masalah yang kami temukan dilapangan mengenai rendahnya mutu produk hasil pengerjaan kontruksi. Kemudian penyelesaian pekerjaan kurang tepat Waktu dan rendahnya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPRKPLH Ciamis Andang Firman menyebut, terkait pengawasan terhadap sejumlah proyek infrastruktur akan terus dievaluasi.
“Apa yang disampaikan mereka akan menjadi bahan evaluasi kami. Terlebih mengenai lemahnya fungsi pengawasan, ini akan menjadi point evaluasi serius kita kedepan,” kata Andang.
(Riza M Irfan syah/Agung)
