Selasa 10 Desember 2024

Peran Inklusi Sosial Perpustakaan Harus Diperkuat

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jika perpustakaan tidak boleh lagi dogmatis serta tidak boleh menjadi menara gading namun harus menjangkau masyarakat. Hal ini diungkapkan Jokowi saat peresmikan gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pada 2017 karena perpustakaan di masa lalu, justru masyarakat yang harus menjangkau perpustakaan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando dalam Talk Show Radio Sonora FM yang mengangkat tema ‘Peran Transformasi Perpustakaan Dalam Pemulihan Ekonomi’, Selasa (31/8/2021). Acara sendiri disiarkan melalui channel Radio Sonora Network dan YouTube Radio Sonora FM 92 Jakarta.

Muhammad Syarif Bando mengatakan, hal yang tidak kalah penting yakni men-digitalisasi segala konten koleksi perpustakaan. Dulu, perpustakaan merupakan barang ekslusif yang dipamerkan atau menjadi pajangan para raja dan kaum eksklusif.

Hal itu membuat perpustakaan layaknya terlihat koleksi buku dimana-mana. Apakah buku tersebut sudah dibaca dan sejauh mana hasilnya, merupakan perkara berbeda.

“Saat ini, perpustakaan telah mengubah peran dan fungsi. Peran dan fungsi perpustakaan mengurusi koleksi hanya tinggal 10 persen, sisanya lebih mengedepankan peran melakukan transfer klowledge ke masyarakat. Jadi, perpustakaan sudah lama mati kalau dia masih bersikap ekslusif, dia harus inklusif,” kata Syarif Bando.

BACA JUGA: Pemerintah Singapura Akhirnya Izinkan Perawat Muslim Kenakan Jilbab

fokusjabar.id perpustakaan perpusnas
Talk Show Radio Sonora FM yang mengangkat tema ‘Peran Transformasi Perpustakaan Dalam Pemulihan Ekonomi’, Selasa (31/8/2021). (FOTO: Istimewa)

Saat perpustakaan mulai turun ke masyarakat dan mengenali segenap keseharian masyarakat, lanjut dia, perpustakaan niscaya akan menemukan begitu banyak masalah. Sehingga bisa diketahui jika kebutuhan masyarakat kepada akses perpustakaan sangatlah besar.

Paradigma Perpusnas saat ini adalah bagaimana masyarakat memahami literasi. Mulai dari kemampuan baca, tulis, hitung dan pembangunan karakter, aksesibilitas terhadap bahan bacaan terbaru, terpercaya dan menjadi solusi.

Tingkatan kedua literasi yakni memahami makna tersirat dari yang tersurat. Ketiga memiliki kemampuan berinovasi atau kreativitas. Dan tingkatan akhir adalah kemampuan menghasilkan barang/jasa yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Artinya, masyarakat membutuhkan sarana perpustakaan mengubah kualitas hidupnya. Dari barang dan jasa yang dihasilkan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya,” Syarif Bando menuturkan.

Di tengah kondisi pandemi, kurang lebih 20 juta masyarakat Indonesia merasakan dampak langsung Covid-19. Kondisi tersebut membuat mereka harus memiliki skill untuk melakukan sesuatu sehingga bisa melanjutkan kehidupannya. Ini menandakan jika jutaan orang membutuhkan asupan ilmu terapan dan bisa disediakan melalui perpustakaan.

“Siapa saja yang terdampak pandemi Covid-19 dan susah lapangan kerja, silahkan datang ke perpustakaan. Kami akan membimbing dan mendampingi pilihan ekonomi apa saja,” kata dia.

Selain Kepala Perpusnas RI, tampil sebagai pembicara yakni Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami. Dia memaparkan terkait rencana target kerja pemerintah yang menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,5 persen dalam masa pandemi ini.

Kaitan dengan program literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diusung Perpusnas, Bappenas memberi dukungan penuh dengan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mencapai SDM unggul dan berdaya saing. Pentingnya program tersebut membuat dukungan anggaran pun diperkuat, salah satunya melalui dana alokasi khusus (DAK) yang sudah dijalankan selama tiga tahun untuk membangun infrastruktur sosial, seperti sekolah, rumah sakit dan perpustakaan.

“Di bidang perpustakaan, kami memperkuat infrastruktur seperti pembangunan gedung baru, rehabilitasi, pengadaan perabot, penyediaan bahan dan koneksi internet untuk meningkatkan tingkat kunjungan,” kata Amich.

Pada 2021, Perpusnas mengelola DAK lebih dari Rp500 milyar yang semuanya terdistribusi dari Aceh sampai Papua. Selain melihat perpustakaan harus nyaman dalam mengakses segala kebutuhan informasi, Bappenas menilai perpustakaan harus menjadi pusat pelatihan bagi komunitas-komunitas untuk belajar apa saja.

(Ageng)

Berita Terbaru

spot_img