GARUT,FOKUSJabar.id: Anggota DPRD Garut dari Fraksi Demokrat Garut Jawa Barat (Jabar), Dadang Sudrajat mengatakan, ikhtiar pemerintah untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merupakan salah satu kebijakan yang tepat dalam upaya melindungi warganya.
Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Garut ini, tugas tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Garut sangat luar biasa agar penerapan PPKM Darurat bisa berjalan efektif, meski tidak sedikit dalam menjalankan tugasnya mendapat tantangan dari masyarakat yang kebutuhan hidupnya merasa terganggu.
Anggota DPRD dua periode ini menilai bahwa kebijakan pemerintah, termasuk Pemkab Garut dalam mengucurkan bantuan bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat pelaksanaan teknis di lapangannya masih harus dievaluasi karena masih banyak warga yang belum kebagian (mendapatkan) bantuan.
BACA JUGA: Jokowi Klaim PPKM Darurat Berhasil Menekan Laju Penularan Covid-19
Terkait hal tersebut, Pemkab Garut harus segera mengevaluasi sehingga dapat segera memberikan solusi terbaik bagi warga terdampak yang masih belum mendapatkan bantuan.
“Pemerintah Desa/Kelurahan harus cepat tanggap mengomunikasikan kondisi di lapangan dengan Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Kecamatan,” kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat Garut kepada FOKUSJabar melalui sambungan Whats’App (WA), Rabu (21/7/2021).
Anggota Komisi 1 ini mengaku, DPRD Garut dalam masa PPKM Darurat terus bekerja melalui zoom meeting dan berdialog di group WA DPRD merumuskan langkah-langkah terbaik agar pelaksanaannya berjalan efektif.
“Melalui Ibu Ketua, rumusan dan hasil dialog tersebut kerap disampaikan kepada Pemkab dalam rapat-rapat Forkopimda,” kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat Garut.
Dadang menambahkan, Pemkab Garut harus segera duduk bersama dengan DPRD untuk menyusun langkah-langkah strategis pasca-PPKM Darurat berakhir. Hal tersebut penting agar aktivitas warga bisa kembali normal.
“Pemkab harus hadir memberikan kebijakan strategis yang tepat guna dan tepat sasaran yang menjadi program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga menjadi muatan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan segera dibahas,” pungkasnya.
(Bambang Fouristian)
, Dadang Sudrajat mengatakan, ikhtiar pemerintah untuk mencegah){kind=link}