BANJAR,FOKUSJabar.id: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar mengkritisi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diselenggaran pada saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk Jawa-Bali.
Ketua HMI Cabang Banjar Budi Nugraha mengaku, sangat mengapresiasi dengan program vaksinasi untuk mengejar target vaksinasi warga, akan tetap hal ini sangat berbenturan dengan aturan pemerintah pusat terkait PPKM.
“Masalahnya ada ketika ada vaskinasi ini malah menimbulak kerumunan di tempat digelarnya vaksinasi, padahal dalam aturan PPKM sangat membatisi untuk berkerumun, hingga harus menjaga jarak fikis,” kata dia Senin (5/7/2021).
BACA JUGA: 2 Srikandi Banjar Gaungkan Aturan PPKM Darurat
Memang dengan mewajibkan seluruh elemen mengikuti vaksinasi, dikatakan Budi tentunya bagian dari sikap kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus wabah Covid-19.
“Namun perlu di ingat bahwa pemberlakuan vaksinasi pun perlu lebih bijak dalam tahap implementasi solusi vaksinasi tersebut,” kata dia.
Kemudian menjelaskan bahwa dengan diwajibkannya vaksinasi kepada masyarakat malah mengundang permasalahan baru, dengan berbondong bondong masyarakat untuk mengikuti vaksinasi malah mengakibatkan kerumunan.
Bahkan lanjut Budi terlihat malah lebih banyak jumlahnya dari pada masyarakat yang hanya sebatas nongkrong diwarung kopi dengan jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan.
Kendati begitu, solusi yang ditawarkan dan dijalankan oleh pemerintah seharusnya lebih dewasa lagi dalam menjalankannya.
“Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial dan menganggap masyarakat berpandangan omong kosong dengan kebijakan pemerintah terlebih pandangan para pelaku usaha,” kata dia.
Karna bukanya social distancing, yang mana pembatasan sosial juga disebut pembatasan fisik, atau secara informal disebut jaga jarak. Namun kondisi program vaksinasi, malah mengundang kerumunan.
“Artinya kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat kota banjar, bertentantan dengan program vaksinasi,” kata Budi.
Untuk itu, Budi mengatakan Pemerintah Kota Banjar perlu formulasi dan sikap dewasa dalam menjalankan kebijakan dan progam, agar kemudian kebijakan dan program bisa selaras tidak kemudian malah bertabrakan.
“Jadi Jangan sampai masyarakat menjadi korban kebijakan dan program pemerintahan yang tidak selaras. Hanya sebatas eksistensi semata tanpa ada hasil yang sesuai dengan keinginan masyarakat khalayak umum sehingga wabah ini bisa segera hilang dan masyarakat lebih leluasa menjalankan aktivitasnya,” kata dia.
Sementara itu, dari pantauan FOKUSJabar Wali kota Banjar, Ade Uu Sukaesih terus menggaungkan peraturan terkait PPKM Darurat salah satunya mengurangi kerumunan dan tetap meneraokan protokol kesehatan.
Bahkan, sosialisasi tersebutpun dilakukan dengan cara berkeliling menyesir wilayah Kota Banjar dan menyambangi setiap pelaksanaan vaksinasi yang memang terkesan tidak selaras dengan aturan yang diberlakukan dalam PPKM Darurat.
(Budiana Martin/Anthika Asmara)
