BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Jawa Barat (Jabar), Irvan Afriandi mengungkapkan, saat ini kondisi pandemi Covid-19 tengah kritis. Oleh karenanya, memerlukan intervensi penanganan yang lebih agresif.
Menurutnya, langkah yang paling tepat untuk Kota Bandung saat ini adalah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara total untuk sementara waktu. Bahkan jika memungkinkan pelaksanaannya lebih ketat dari Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Darurat yang baru saja diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Yaitu menghentikan sementara aktivitas sosialisasi masyarakat. Maka dengan tidak ada interaksi ini sehingga virus tidak berpindah. Karena virus hanya akan berada pada orang yang sakit yang dirawat sampai sembuh ataupun kemungkinan terburuk apabila ditakdirkan meninggal dunia, kata Irvan pada saat Bandung Menjawab secara virtual, Kamis, (1/7/2021).
BACA JUGA: Kasus Positif Covid-19 di Lingkungan Pemkot Bandung Terus Bertambah Hingga 904 Orang
Irvan menjelaskan, penghentian aktivitas dilakukan dalam kurun waktu dua pekan dengan mengadopsi prosedur penanganan seperti ‘lockdown’. Perhitungannya karena secara rata-rata orang yang terinfeksi virus sekitar 85 persen akan sembuh tanpa perawatan rumah sakit maka akan membaik selama 2 minggu.
“Kalau semua kompak dalam 2 minggu habis, ya sudah selesai. Itu yang dilakukan oleh negara-negara lain. Seperti di New Zeland atau bahkan di Wuhan China sekalipun. Yaitu dengan dites, di-tracing lalu ditutup dan setelah itu dijaga pintunya,” jelasnya.
Irvan mengaku, situasi di Kota Bandung, sudah kritis. Sehingga memerlukan intervensi penanganan yang lebih agresif. Bahkan tidak menutup kemungkinan lebih dari aturan pemerintah pusat.
“Saya menilai hal yang digariskan pemerintah pusat itu kebijakan minimum. Saya kira setidak-tidaknya mengikuti ketentuan minimal yang diatur PPKM Darurat. Kalau dari aturan itu dipandang tidak memadai untuk situasi di Kota Bandung, Pemkot Bandung bisa mengambil lebih dari itu. Artinya mengambil lebih ketat,” ucapnya.
Lebih lanjut Irvan mengatakan, apabila langkah ini diambil untuk penanganan di Kota Bandung, menurutnya, semua pihak harus memahami bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilannya baru bisa terekam dalam kurun waktu dua bulan berikutnya. Dengan catatan selama dua pekan PPKM darurat semua aktivitas warga Kota Bandung dihentikan.
“Karena pola yang sekarang jauh lebih dahsyat ketika Januari lalu. Jadi kalau dua minggu ‘off’, manfaat atau efeknya baru akan terlihat sebulan yang akan datang. Kalau itu bisa dikelola, sebulan berikutnya maka akan makin turun karena interaksi tidak terjadi,” katanya.
Kunci kesuksesan untuk PPKM Darurat tersebut juga tetap bergantung pada implementasi di lapangan.
“Kita sering bermasalah ketika kebijakannya bagus, tapi implementasinya di lapangan yang repot. Kemudian ini harus dilakukan secara masif dan merata. Kalau di Kota Bandung dilaksanakan, itu harus diikuti oleh Kabupaten Bandung atau daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bandung. Agar tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi memang sulit. Idealnya itu satu pulau,”ungkap Irvan.
Pihaknya pun mengimbau masyarakat dan pemerintah jangan sampai gelagapan dengan kemunculan varian delta ini. Sebab, kata dia, kunci utama dalam menghadapi setiap pandemi virus yakni dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes).
“Dari sisi penanganan kesehatan masyarakat, ternyata varian apapun itu cara penanganannya sama. Yaitu dengan menerapkan 5M dan 3T,” ucapnya.
Irvan menambahkan, dari kasus yang sudah ada sebelumnya, ketika terjadi pandemi maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, virusnya ikut mati terbawa bersama orang-orang yang terkonfirmasi terpapar. Praktis dengan risiko banyaknya korban berjatuhan lantaran virus bermutasi semakin kuat.
Kemungkinan kedua, lanjut Irvan, ketika virus mengalami mutasi tetapi menghasilkan sifat baru yang tidak lebih ganas dan mudah menyebar. Sehingga virus akan menghilang dengan sendirinya lantaran mutasi baru justru lebih lemah.
Menurut Irvan, mutasi virus tersebut berpengaruh terhadap upaya pemberian vaksin. Karena vaksin dikembangkan berdasarkan suatu jenis virus yang ditemukan di tempat tertentu. Apabila mutasi virus mirip dengan virus awal yang dijadikan dasar vaksin bisa jadi masih efektif.
“Kalau tidak, ada risiko untuk kurang efektif. Tetapi selain varian berbeda, ada aspek lain dari faktor orangnya yang memiliki respon berbeda terhadap vaksin. Karena tidak semua populasi sama. Setiap ras memiliki pola respon yang berbeda,”pungkasnya.
(Yusuf Mugni/Bambang)
