CIAMIS,FOKUSJabar.id: Beberapa waktu lalu, ratusan massa melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Ciamis Jawa Barat (Jabar), Rabu (16/6/2021) lalu.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang dilakukan pada Rabu (9/6/2021) terkait penyampaian aspirasi tentang buruknya layanan publik di Kabupaten Ciamis bidang kesehatan.
Mereka merasa diciderai dengan ketidakhadiran beberapa pihak. Termasuk Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya. Karenanya aksi serupa akan kembali dilakukan pada Rabu (30/6.2021) kemarin.
Namun karena adanya lonjakan kasus Covid-19, Kordinator lapangan (Korlap) Ujang Haeruman mengundur rencana aksi yang tadinya akan digelar di kantor Sekretaris Daerah (Sekda) setempat.
“Kami sengaja membatalkan aksi karena Covid-19,” kata Ujang Haeruman kepada FOKUSJabar.
BACA JUGA: 1 Tahun Main ML, Pelajar SMP di Ciamis Lumpuh
Kemudian alasan pembatalan juga atas permintaan DPRD melalui Komisi IV untuk menjaga kondusivitas Kabupaten Ciamis di masa pandemi Covid-19.
“Kami akan melihat waktu yang baik untuk melakukan aksi karena bagi kami perjuangan akan terus berjalan sesuai dengan hak kita sebagai warga negara Republik Indonesia untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat dan itu dilindungi oleh Undang-undang,” kata dia.
Kendati begitu, di lokasi rencana aksi digelar, justru terlihat ratusan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP) yang mengaku relawan HY (Herdiat-Yana).
Pada kegiatan tersebut, salah satu relawan HY, Budi Somantri mengatakan, alasan kedatangannya karena tergerak akibat adanya berbagai gerakan yang mengancam kondusivitas wilayah Ciamis.
Adapun ancaman yang dimaksud salah satunya terkait protes mengenai pelayanan publik yang dikaitkan dengan seruan massa yang akan menurunkan Herdiat.
Relawan HY menilai kegiatan itu sangat tidak sesuai. Sebab, Bupati Herdiat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik selama ini.
“Pak Bupati sudah melaksanakan tugasnya dengan baik serta selalu menekankan kepada SKPD teknis terkait agar memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya,” kata Budi.
Dengan kejadian pembelaan yang dilakukan relawan HY terhadap Bupati Ciamis, media sosial dihebohkan dengan poster yang berisi tulisan-tulisan yang menyudutkan bahwa pemerintahan anti kritik.
“Dari awal kami membawa narasi soal evaluasi pelayanan RSUD tidak ada unsur politik di dalamnya,” tulisnya.
“Kebebasan sipil makin kerdil,” sambung tulisan di dalam poster tersebut dengan diberi tagar #Bupatitidakbolehantikritik.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyebut, pihaknya akan memilih fokus untuk menjaga kondusivitas Ciamis serta memaksimalkan penanganan Covid-19 yang saat ini terus meningkat.
“Di masa pandemi, kondusivitas Ciamis paling utama. Mari kita berdoa pandemi segera selesai dan tetap patuhi protokol kesehatan,” kata Bupati.
Selain itu, Dia menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan moril dari para relawan HY yang telah hadir secara inisiatif. Padahal dia telah menyarankan agar tidak perlu hadir dengan massa yang banyak ke kediaman rumah dinasnya.
“Alhamdulillah, terima kasih atas segala kepedulian dan dukungan para relawan. Support moril kepada kami sangat membantu untuk fokus bekerja secara maksimal,” paparnya.
Bupati mengaku tidak anti kritik terhadap masyarakat, apalagi mengenai kritik dalam membangun untuk Kabupaten Ciamis.
“Pemerintah ini tidak anti kritik justru sangan menerima kritikan untuk kemajuan masyarakat, maka mari kita lajukan dengan cara baik serta prosedur yang baik,” pungkasnya.
(Budiana Martin/Bambang)
