JAKARTA,FOKUSJabar.id: Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali menduga ada oknum yang sengaja berniat mengadu domba Presiden Jokowi dengan para mahasiswa.
Hal itu merupakan respon Ahmad Ali terkait peretasan sejumlah akun media sosial para pengurus BEM UI yang mengkritik Jokowi dengan sebutan ‘the king of lip service’.
“Kita juga harus lebih jeli melihat permasalahan ini, bahwa urusan retas-meretas ini kan tidak semata-mata domain pemerintah, hari ini kita tahu para hacker lebih banyak berada di luar domain pemerintah, bahkan lebih jago dari pemerintah,” kata Ahmad Ali saat dihubungi, Senin (28/6/2021).
Ali menduga peretasan terhadap BEM UI sebagai propaganda yang dilakukan oleh oknum di luar pemerintah. Menurutnya, ada pihak-pihak yang memang ingin membenturkan pemerintah dengan para mahasiswa.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Pindahkan Pasien Covid-19 Kriteria Hijau Dari RS ke Hotel
“Kalau saya sih melihatnya upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum untuk melakukan peretasan terhadap medsos adik-adik mahasiswa UI bisa jadi adalah upaya propaganda orang luar yang kemudian ingin membenturkan, mempersepsi Pak Jokowi dengan adik-adik mahasiswa,” Kata dia, seperti dilansir Detik.
Ahmad Ali menyebut peretasan saat ini bisa dilakukan siapapun dan bukan lagi barang mewah. Selain itu, dia menilai Presiden Jokowi juga telah menerima kritik yang lebih keras daripada kritik para mahasiswa BEM UI.
“Nah itu kalau saya melihat itu, karena selama ini Pak Jokowi dikritik bukan hanya seperti itu, orang mengkritik lebih ekstrem lagi dari apa yang disampaikan adik-adik BEM UI, tapi toh kemudian pemerintah tidak punya sikap represif seperti itu. Bisa jadi upaya itu, kalau memang betul ada, itu upaya yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab di luar pemerintah menurut saya, kalau toh kemudian itu dilakukan oknum pemerintah, itu oknum yang mau cari muka sama presiden aja itu kan,” jelasnya.
Meski begitu, Ali mendesak agar pemerintah lewat Polri mengusut terkait peretasan terhadap pengurus BEM UI ini. Menurutnya, ini tanggung jawab pemerintah untuk membuktikan propaganda untuk melemahkan pemerintah.
“Iya, ini jadi tanggung jawab, ini kita minta ke pemerintah dalam hal ini ke kepolisian supaya ini clear, jadi ini juga ditertibkan, supaya ini tidak jadi propaganda untuk melemahkan pemerintah,” ujarnya.
(Agung)
