GARUT,FOKUSJabar.id: Menyikapi mundurnya sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 14 pejabat Unit Layanan Pengadaan (UPL), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Garut Jawa Barat (Jabar) gelar audensi di gedung DPRD setempat.
Audensi pertama digelar Jumat (23/4/2021) lalu. Saat itu, Wakil Ketua 1 DPRD sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Garut, Enan marah dan meminta seluruh lembaga terkait dihadirkan.
Selanjutnya audensi dijadwal ulang Selasa (27/4/2021). Hanya saja audensi kedua batal dilaksanakan dengan alasan yang tidak jelas.
BACA JUGA: Wali Kota Banjar: Regulasi Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Lemah
Menyikapi batalnya audensi tersebut, Kadin Garut mengaku merasa tak dihargai oleh lembaga DPRD. Karenanya mengancam akan membuka dugaan jual beli proyek dan mafia proyek di tubuh lembaga legislatif.
Hal itu terungkap dalam video yang beredar di layanan aplikasi WhatsApp (WA). Dalam video tersebut, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Garut, Agus Ridwan (Agus Joy) terlihat marah saat menghubungi Wakil Ketua 1 DPRD, Enan melalui sambungan telpon.
“Bagaimana ini, maunya apa? Saya ke sini dengan pengurus Kadin diperintahkan oleh UU. Ini untuk kemajuan Garut yang saat ini carut marut. Kami ingin kemajuan,” kata Agus Joy, Selasa (27/4/2021).
Menurut Dia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia bukan Ormas dan LSM. Tetapi sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU.
“Gak sopan dan tak menghargai. Kami datang ke sini bersama Asda II, BKD, Sekda. Itu kan sesuai permintaan Anda (Enan-red). Kalau seperti ini, Kami sudah tidak menghargai dan dilecehkan,” kata Agus Joy.
Pihaknya akan membuka seluruh keterlibatan anggota DPRD yang bermain dalam proyek.
“Kami akan buka keterlibatan para wakil rakyat yang terlibat dalam proyek,” pungkas Agus yang disambut dengan teriakan dari para pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang menduga adanya aliran dana (transfer).
(Bambang)
